MEDIA DIALOG NEWS – Fenomena meledaknya perhatian publik terhadap film dokumenter Pesta Babi kini menembus panggung internasional setelah disorot oleh Al Jazeera News, saluran televisi milik Pemerintah Qatar. Sorotan ini menandai bahwa persoalan Papua tidak lagi sekadar isu domestik, melainkan telah menjadi bagian dari opini publik global.
Menariknya, sorotan tajam datang dari media Timur Tengah, bukan dari media Barat yang kerap dituduh membawa agenda politik tertentu. Hal ini memberi bobot moral dan psikologis lebih kuat di mata publik Indonesia, sekaligus memperlihatkan bahwa isu Papua telah melampaui sekat geopolitik tradisional.
Blunder Represif dan Era Digital
Docufilm ini meledak karena publik hidup di era digital yang sulit dikontrol sepenuhnya. Pelarangan diskusi atau pembubaran nonton bersama justru menimbulkan kesan negara takut terhadap kritik. Dalam psikologi politik, tindakan represif sering menjadi blunder: iklan gratis yang memperbesar rasa ingin tahu publik sekaligus memperluas solidaritas sosial.
Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan bahwa kontrol informasi dengan cara lama tidak lagi efektif. Pemerintah harus menyadari bahwa setiap tindakan represif akan segera terdokumentasi, tersebar, dan diperdebatkan di ruang publik digital. Alih-alih meredam, tindakan semacam itu justru memperkuat narasi ketidakadilan dan mempercepat penyebaran isu ke ranah internasional.
Dimensi Sosial dan Ekonomi
Persoalan Papua Selatan, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dan food estate, tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan semata. Masyarakat adat menuntut pengakuan atas tanah, hutan, dan ruang hidup mereka. Harga tanah yang dipaksa dilepas Rp300.000 per hektare jelas memicu kemarahan. Mereka ingin didengar, bukan diarahkan.
Selain itu, proyek pembangunan yang mengabaikan aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal berpotensi menimbulkan resistensi jangka panjang. Ketika masyarakat merasa kehilangan ruang hidup tanpa kompensasi yang adil, maka proyek strategis akan dipandang sebagai bentuk perampasan. Hal ini bukan hanya menimbulkan konflik horizontal, tetapi juga memperburuk citra pemerintah sebagai pihak yang abai terhadap keadilan sosial.
Tantangan Legitimasi Negara
Jika pemerintah terus mengedepankan pendekatan koersif, narasi internasional tentang Papua akan semakin sulit dikendalikan. Krisis legitimasi bukan hanya soal citra di luar negeri, tetapi juga soal kepercayaan rakyat di dalam negeri. Negara yang gagal melindungi hak sipil dan lingkungan akan kehilangan wibawa di mata rakyatnya sendiri.
Lebih dari itu, legitimasi negara di era modern tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau kemampuan mengendalikan wilayah, tetapi juga dari kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketika Papua menjadi sorotan global, dunia menilai Indonesia bukan dari pidato resmi pemerintah, melainkan dari bagaimana rakyat kecil diperlakukan di lapangan.
Jalan Keluar
Dialog terbuka, transparansi lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan perlindungan hak sipil adalah jalan yang lebih bijak. Pemerintah harus menunjukkan bahwa kedaulatan bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata untuk melindungi rakyat di wilayah paling jauh sekalipun.
Langkah ini bukan berarti melemahkan otoritas negara, melainkan memperkuatnya. Dengan membuka ruang dialog dan memberikan perlindungan, pemerintah dapat meredam ketegangan, membangun kepercayaan, dan sekaligus memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelesaikan konflik internal dengan cara beradab.
Penutup
Sorotan Al Jazeera menjadi peringatan keras: isu Papua kini berada di panggung global. Pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam blunder kebijakan yang memperburuk citra internasional. Kedaulatan negara akan lebih kokoh bila dibangun di atas penghormatan terhadap rakyatnya sendiri.
Papua adalah ujian moral dan politik bagi Indonesia. Cara negara memperlakukan masyarakat adat akan menentukan apakah Indonesia dipandang sebagai demokrasi yang matang atau sekadar kekuasaan yang rapuh di mata dunia. Editorial ini menegaskan: kedaulatan sejati bukan hanya soal menjaga batas teritorial, tetapi juga soal menjaga martabat rakyat di tanahnya sendiri. (Edi Prayitno)
