MEDIA DIALOG NEWS, Tembilahan – Polemik konflik lahan antara masyarakat Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan pihak perusahaan kembali menjadi sorotan. Situasi yang terus memanas dikhawatirkan memicu gesekan sosial jika para pihak tidak membuka data dan dokumen secara transparan.
Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Inhil, Rosmely, menegaskan perlunya keterbukaan agar persoalan agraria tidak berkembang menjadi konflik horizontal. “Kalau memang yang dibela adalah masyarakat kecil, maka buka saja data penguasaan lahannya secara transparan. Publik berhak tahu siapa pemilik sebenarnya,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Rosmely mengungkapkan adanya dugaan pihak luar desa yang menguasai lahan dalam jumlah besar di kawasan eks PT Agroraya Gematrans. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait status dan dasar penguasaan lahan. Ia menilai, keterbukaan data penting untuk menghindari spekulasi dan kecurigaan. “Jangan sampai ada cukong atau pemodal besar berlindung di balik nama masyarakat kecil,” katanya.
PPWI Inhil, lanjut Rosmely, tidak berpihak kepada korporasi maupun kelompok tertentu. Organisasi yang dipimpin Ketua Umum Wilson Lalengke itu hanya mendorong transparansi serta perlindungan hak masyarakat yang sah secara hukum. Ia juga mengingatkan konflik agraria rawan dimanfaatkan oknum untuk kepentingan bisnis dan penguasaan lahan skala besar.
Dalam pernyataannya, PPWI Inhil mendesak DPRD Inhil, Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat penegak hukum, hingga Inspektorat turun melakukan verifikasi terbuka atas seluruh dokumen penguasaan lahan. “Jangan hanya bermain opini di media. Kalau ada data, buka. Kalau ada dokumen, tunjukkan. Transparansi adalah cara paling sehat untuk menghentikan konflik dan mencegah masyarakat diadu domba,” tutup Rosmely.
Polemik lahan ini sebelumnya mencuat setelah Kepala Desa Lubuk Besar, Tri Aprianto, menuding pihak perusahaan melakukan pengalihan isu usai polemik pemetaan lahan dan dokumen kepemilikan merebak ke publik. (Tim/Red)
