MEDIA DIALOG NEWS Mamuju Tengah — Kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menimbulkan gejolak di lapangan. Pemerintah beralasan langkah ini untuk menyelamatkan devisa, memberantas manipulasi pajak, dan memperkuat daya tawar harga CPO. Namun, tanpa petunjuk teknis jelas, kebijakan tersebut justru memicu kepanikan pasar yang menghantam petani sawit mandiri.
Harga CPO domestik anjlok dari Rp15.300/kg menjadi Rp12.150/kg. Pabrik kelapa sawit menekan harga beli tandan buah segar (TBS), diperparah oleh tengkulak di tingkat tapak. Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, harga TBS kini hanya Rp1.200–Rp1.400/kg, jauh di bawah biaya produksi. Bagi petani dengan lahan kecil, kondisi ini menjadi bencana finansial nyata.
Biaya Hidup dan Inflasi
Meski masyarakat desa bertransaksi dengan rupiah, biaya hidup mereka tetap terhubung dengan dinamika global. Harga bahan bangunan dan energi meningkat, sementara pendapatan dari TBS merosot tajam. Petani sawit tidak hidup di ruang isolasi; inflasi global langsung menekan daya beli mereka.
Diskriminasi Pupuk
Ironisnya, lewat Permentan Nomor 10 Tahun 2022, kelapa sawit dicoret dari daftar komoditas penerima pupuk subsidi. Petani harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga Rp500.000–Rp700.000 per karung. Jika tetap dipupuk, biaya produksi defisit; jika dihentikan, produktivitas pohon turun drastis.
Kredit Perbankan
Banyak petani membiayai kebutuhan hidup dan usaha melalui kredit bank dengan asumsi harga TBS stabil di Rp3.000–Rp3.500/kg. Kini, dengan harga hanya Rp1.200/kg, arus kas mereka hancur. Cicilan bank tetap berjalan, sehingga ancaman penyitaan aset dan kebangkrutan massal menghantui rumah tangga petani.
Rekomendasi Kebijakan
Pemerintah perlu segera:
- Merilis juknis PT DSI untuk mengakhiri ketidakpastian pasar.
- Menegakkan aturan harga TBS dan mengawasi praktik spekulasi tengkulak.
- Memberikan restrukturisasi kredit bagi petani sawit mandiri.
- Mengalokasikan dana BPDPKS untuk subsidi pupuk petani kecil.
Penutup
Ambisi nasionalisme ekonomi tidak boleh mengorbankan jutaan petani swadaya yang menguasai 41 persen lahan sawit nasional. Kedaulatan ekonomi harus dimulai dari perlindungan terhadap petani di desa, bukan sekadar angka devisa di atas kertas.
Kebijakan besar memang sering lahir dari niat mulia, tetapi tanpa kesiapan teknis dan keberpihakan pada rakyat kecil, ia bisa berubah menjadi bumerang. Petani sawit mandiri di Mamuju Tengah adalah cermin nyata bagaimana kebijakan yang prematur dapat menjerumuskan masyarakat ke jurang krisis.
Pemerintah harus segera membuktikan bahwa nasionalisme ekonomi bukan sekadar jargon. Kedaulatan sejati terletak pada keberanian melindungi petani kecil, memastikan harga TBS kembali stabil, dan memberi ruang hidup yang layak bagi mereka. Tanpa itu, ambisi menguasai pasar global hanya akan menjadi retorika kosong yang meninggalkan luka mendalam di desa-desa penghasil sawit. (Pewarta : Fadly)
