MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada Kamis (9/7). Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam membangun tata kelola perdagangan karbon nasional yang transparan, terintegrasi, dan berintegritas.
Acara diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah pejabat, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.
Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan SRUK sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pasar karbon Indonesia yang kredibel. Menurutnya, mitigasi iklim adalah investasi masa depan yang mampu mendorong inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Kehutanan menambahkan bahwa perdagangan karbon sektor kehutanan sudah berjalan nyata, dengan empat izin PBPH yang siap diperdagangkan, membuktikan manfaatnya menjangkau masyarakat di tingkat tapak.
Ketua OJK menyebut integrasi SRUK dengan Bursa Karbon Indonesia akan memperkuat transparansi dan integritas pasar, sekaligus menjadikan SRUK sebagai single source of truth pencatatan karbon nasional. Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menilai kehadiran SRUK sebagai bukti kesiapan Indonesia membangun pasar karbon kredibel, dengan investor internasional yang sudah siap berpartisipasi.
Melalui SRUK, pemerintah menghadirkan sistem registri nasional untuk pencatatan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Sistem ini memastikan transparansi dan keterlacakan setiap unit karbon, sekaligus mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. (Nanang Husnie)
