MEDIA DIALOG NEWS – Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan banyak pertanyaan publik. Terlebih karena sehari sebelumnya Dadan baru saja menyampaikan gagasan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang menjangkau siswa Indonesia yang bersekolah di Arab Saudi. Dalam pernyataannya, ia bahkan mengatakan akan terlebih dahulu melaporkan dan meminta restu Presiden.
Secara resmi, Istana menjelaskan bahwa pergantian pimpinan BGN merupakan hasil evaluasi selama sekitar satu setengah tahun terhadap pelaksanaan program MBG, mencakup aspek tata kelola organisasi, kepatuhan terhadap SOP, hingga pengawasan kualitas makanan.
Namun politik selalu memiliki ruang tafsir.
Tidak sedikit yang kemudian menghubungkan dua peristiwa tersebut. Di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan MBG di dalam negeri, mulai dari kasus keracunan makanan, pengawasan dapur umum, hingga efektivitas distribusi, munculnya gagasan memperluas program ke luar negeri dianggap sebagian kalangan sebagai langkah yang terlalu jauh melampaui prioritas utama pemerintah.
Publik tentu memahami bahwa anak-anak Indonesia yang bersekolah di luar negeri tetap merupakan warga negara yang berhak mendapatkan perhatian negara. Tidak ada yang salah dengan gagasan tersebut. Bahkan secara substansi, ide itu menunjukkan bahwa negara hadir bagi seluruh anak bangsa, di mana pun mereka berada.
Masalahnya bukan terletak pada gagasan. Masalahnya adalah soal momentum.
Ketika jutaan siswa di dalam negeri masih menunggu pelayanan yang optimal, ketika pemerintah sedang berupaya memastikan kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat, wacana ekspansi program ke luar negeri berpotensi memunculkan kesan bahwa pemerintah sedang berlari sebelum mampu berjalan dengan sempurna.
Dalam dunia birokrasi, persepsi sering kali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Karena itulah publik tidak bisa disalahkan apabila kemudian bertanya: apakah pernyataan Dadan mengenai Arab Saudi menjadi pemicu pencopotannya?
Sampai hari ini, tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada keterangan resmi dari Istana yang menyebut usulan MBG untuk sekolah Indonesia di Arab Saudi sebagai alasan pencopotan. Karena itu, menganggap keduanya memiliki hubungan sebab-akibat secara langsung tentu merupakan kesimpulan yang terlalu dini.
Akan tetapi, sulit pula mengabaikan fakta bahwa pernyataan tersebut muncul hanya beberapa jam sebelum keputusan pergantian pimpinan diumumkan.
Bisa jadi keputusan pencopotan memang telah disiapkan jauh sebelumnya melalui proses evaluasi panjang. Bisa jadi pula pernyataan mengenai Arab Saudi hanya menjadi episode terakhir dari serangkaian catatan yang selama ini menumpuk di meja Presiden.
Yang pasti, pergantian ini mengirimkan pesan yang cukup jelas kepada seluruh pembantu Presiden: program prioritas nasional tidak hanya diukur dari besarnya visi, tetapi juga dari ketepatan eksekusi, disiplin tata kelola, dan kemampuan membaca prioritas.
Sebuah gagasan besar bisa menjadi inspirasi apabila disampaikan pada waktu yang tepat. Sebaliknya, gagasan yang sama bisa berubah menjadi beban politik ketika muncul di tengah pekerjaan rumah yang belum selesai.
Dan mungkin, itulah pelajaran terpenting dari kisah singkat antara Jeddah dan pintu keluar Badan Gizi Nasional. (Edi Prayitno)
