MEDIA DIALOG NEWS, Tarutung – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional dan daerah guna mempercepat peningkatan daya saing serta kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Sopo Partungkoan Tarutung, Rabu (3/6/2026).
FGD tersebut bertujuan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk membahas integrasi Rencana Induk Pembangunan ke dalam dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memaparkan berbagai potensi unggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara. Potensi tersebut meliputi kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang terhubung dengan ekosistem Danau Toba, sektor hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, hingga pariwisata alam, budaya, rohani, dan ekonomi kreatif.
Meski demikian, Jonius mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya rendahnya nilai tambah dan hilirisasi komoditas, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Sementara itu, Restuardy Daud menegaskan pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan.
“Tapanuli Utara memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan agropolitan unggulan yang berdaya saing. Karena itu pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan terarah, dimulai dari penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta konektivitas wilayah. Selanjutnya dilakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian hingga mampu meningkatkan daya saing global dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” ujar Restuardy.
Ia menjelaskan, terdapat dua opsi dalam mengintegrasikan RIPD ke dalam sistem perencanaan daerah. Pertama, melalui revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Kedua, melalui penyusunan rencana induk tematik sebagai dokumen suplemen yang berfungsi sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang daerah.
Selain membahas arah pembangunan, Restuardy juga menyoroti sejumlah indikator makro daerah. Menurutnya, Tapanuli Utara menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 78,09 dan menurunnya angka kemiskinan menjadi 7,47 persen.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Pada kesempatan tersebut, Restuardy juga menekankan pentingnya penanganan pascabencana sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Hal ini mengingat Kabupaten Tapanuli Utara termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi dan masih membutuhkan rehabilitasi serta rekonstruksi di berbagai sektor, khususnya infrastruktur.
“Konsistensi perencanaan, ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan, sekaligus menjadi pedoman pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. (Nanang Jkt)
