MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi audiensi The Global Fund Country Team bersama Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) Indonesia, Rabu (6/5), di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Pertemuan ini membahas dukungan hibah Global Fund pada Grant Cycle 8 (GC8) periode 2027–2029 serta transisi pendanaan domestik untuk menjaga keberlanjutan program ATM.
Sejak 2003, Indonesia telah menerima hibah sekitar USD 2 miliar atau Rp23 triliun dari Global Fund. Namun, GC8 akan menjadi periode terakhir dengan nilai hibah USD 197 juta yang akan dilaksanakan melalui Kementerian Kesehatan sebagai Principal Recipient. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat komitmen penganggaran melalui APBD agar program tetap berlanjut pasca hibah berakhir.
Wakil Ketua CCM Indonesia menekankan peran strategis Kemendagri dalam memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Menanggapi hal itu, Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Fauzan Hasan, menegaskan dukungan Kemendagri dalam memperkuat integrasi program ATM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Sebagai pembina umum pemerintah daerah, Kemendagri memiliki peran strategis dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujar Fauzan. Ia menambahkan, penanggulangan ATM merupakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.
Kemendagri juga konsisten mendorong penguatan program ATM melalui forum koordinasi, surat edaran, serta Rakortekrenbang. Fauzan menyebut, meski efisiensi fiskal nasional berdampak pada kapasitas belanja daerah, Kemendagri tetap berkomitmen memperkuat dukungan terhadap eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.
“Besar harapan kami, Kemendagri dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan hibah Global Fund GC8, khususnya memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan program ATM pasca hibah berakhir,” pungkasnya. (Nanang)
