MEDIA DIALOG NEWS, Banten – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menekankan pentingnya percepatan transformasi digital, penguatan statistik sektoral, serta keamanan siber dan persandian di daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian (KISP) yang digelar di Diskominfo Provinsi Banten.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Suprayitno, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan upaya menghadirkan pelayanan publik yang efektif, terintegrasi, dan menjangkau seluruh masyarakat. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat infrastruktur digital, mengatasi blankspot, serta meningkatkan keamanan siber.
Kemendagri juga mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data akurat, serta dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti arahan tersebut melalui sosialisasi dan pelaporan sensus pada dashboard BPS.
Dalam rapat, perwakilan BSSN menyoroti penguatan tata kelola keamanan informasi melalui Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan penerapan tanda tangan elektronik. Sementara itu, Telkomsel menegaskan komitmennya mendukung transformasi digital dengan membangun sekitar 2.600 tower, meski sejumlah wilayah perdesaan masih mengalami blankspot.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan KISP, perluasan infrastruktur telekomunikasi, serta penguatan keamanan siber dan persandian untuk mendukung pelayanan publik dan pengembangan ekonomi digital daerah. (Nanang-Jkt)
