MEDIA DIALOG NEWS, Bandung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Komisi II DPR RI menggelar kegiatan Asistensi Perencanaan Daerah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Acara tersebut berlangsung di Ruang Oryza Sativa, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konvergen, serta berbasis data demi mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka stunting melalui penguatan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan APBD yang optimal.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung tercatat turun signifikan dari 29,2 persen pada 2023 menjadi 24,1 persen pada 2024. Sementara itu, data sektoral hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) per Agustus 2025 telah mencatatkan angka 8,83 persen.
Meski menunjukkan tren positif, Cakra mengakui masih ada sejumlah kecamatan yang memiliki prevalensi di atas 15 persen. Oleh karena itu, intervensi terarah berbasis pemetaan wilayah dan pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi prioritas utama. Pemkab Bandung pun memasukkan target penekanan prevalensi stunting hingga menjadi 19,67 persen pada 2026 ke dalam RPJMD 2025–2029.
Mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Maddaremmeng, menekankan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan bagian vital dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut Kemendagri memegang peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah serta memperkuat konvergensi lintas sektor.
“Fokus kami bukan pada layanan kesehatan langsung, melainkan memastikan pemerintah daerah mampu merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program percepatan penurunan stunting secara efektif dan berkelanjutan,” tegas Maddaremmeng.
Ia memaparkan enam langkah strategis Kemendagri, yaitu penguatan aksi konvergensi di daerah, pembinaan dan supervisi, perencanaan berbasis data, penilaian kinerja, optimalisasi WebAksiBangda, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pada sesi panel, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyampaikan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat serta sistem pemantauan berkelanjutan terhadap ibu hamil, bayi, dan balita menjadi kunci keberhasilan program.
Kegiatan asistensi ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan serta diikuti oleh jajaran perangkat daerah, para camat, kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait.
Melalui forum asistensi ini, Kemendagri berharap Pemkab Bandung semakin mantap menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, berbasis data, dan berorientasi hasil, sehingga upaya pencegahan stunting dapat mencetak generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing. (Nanang Husnie)
