MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan pelatihan intensif guna membekali pemerintah daerah (pemda) dalam menyusun strategi pendanaan kota yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Langkah ini diambil untuk memastikan skema pembiayaan alternatif melekat erat dengan dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD berbasis platform Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Selain itu, pelatihan ini bertujuan mengatasi dilema struktural mayoritas pemda akibat tingginya kesenjangan pendanaan (funding gap) antara pesatnya pertumbuhan kawasan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Kegiatan yang dimotori oleh Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif (PSI) Kementerian PPN/Bappenas ini melibatkan jajaran Bappeda/Bapperida, BPKAD/BKAD, serta dinas teknis terkait dari lima kota percontohan (pilot project), yakni DKI Jakarta, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Balikpapan, dan Kota Bitung. Rangkaian edukasi ini memanfaatkan platform digital SIPENA Bappenas, baik secara luring maupun daring di Hotel Manhattan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Direktur PSI Bappenas Novie Andriani menyampaikan bahwa alokasi anggaran daerah saat ini masih didominasi oleh kegiatan penunjang seperti operasional kantor dan gaji pegawai (43,46% di tingkat provinsi dan 52,31% di kabupaten/kota). Kondisi tersebut membuat porsi anggaran untuk pelayanan publik menjadi relatif terbatas.
“Pelatihan ini didesain interaktif dengan membagi peserta ke dalam kelompok lokakarya kecil yang berisi masing-masing lima daerah per fasilitator,” ujar Novie.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Rendy Jaya Laksamana menekankan bahwa pembiayaan alternatif murni ditujukan untuk mempercepat pelayanan publik, bukan sekadar menutup ketidakdisiplinan anggaran.
“Ketika sebuah proyek terdefinisi dengan jelas, kebutuhan investasi terukur, risiko dapat dikelola, dan kesiapan dibuktikan, maka posisi tawar Pemda di mata mitra investasi akan jauh lebih kuat,” jelas Rendy.
Rendy juga mengingatkan pentingnya fleksibilitas anggaran serta keselarasan dengan program prioritas nasional seperti 8 Misi Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN) sesuai UU No. 23/2014. Pasca-pelatihan, pemerintah pusat dan daerah akan menyusun peta jalan (roadmap) pendampingan bagi lima kota pilot project tersebut sebelum direplikasi secara masif ke daerah lain. (Nanang Husnie)
