MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta — Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak paling menentukan. Di Istana Kepresidenan, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu di Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menyiapkan jalur pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Dua peristiwa penting tersebut terjadi dalam hari yang sama pada Selasa (10/11/2026) dan saling berkaitan erat satu sama lain.
- Di Istana: Gibran Temui Prabowo Selama 2,5 Jam
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Niat tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa langkah pengunduran diri ini diambil Gibran sebagai bentuk respons terhadap dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazahnya.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mensesneg juga meluruskan isu yang beredar dengan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak pengunduran diri yang diajukan Gibran, melainkan memberikan sejumlah saran dan masukan konstruktif.
Dasar Hukum: Putusan MA dan MK
Dinamika yang dimaksud merujuk pada produk hukum dari dua lembaga peradilan tertinggi:
- Mahkamah Agung (MA): Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, MA menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan saat mendaftar Pilpres 2024 adalah tidak sah.
- Mahkamah Konstitusi (MK): Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia.
- Di Parlemen: PDIP, PKS, dan Golkar Dorong HMP, Gerindra Bebaskan Kader
Di saat spekulasi pengunduran diri menguat di Istana, Senayan justru bersiap mengambil jalur konstitusional berupa pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta sebagian suara dari Partai Golkar secara terbuka mendorong penggunaan HMP. Di sisi lain, Partai Gerindra sebagai pengusung utama memilih jalan tengah dengan tidak memberikan instruksi penolakan maupun dukungan secara kaku.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan partainya membebaskan para kadr di DPR untuk bersikap secara objektif jelang Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/11/2026).
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota,” kata Kamrussamad.
Gerindra menegaskan komitmennya untuk menghormati aspirasi lintas fraksi selama sesuai dengan Undang-Undang MD3, baik melalui HMP, hak angket, maupun mekanisme konstitusional lainnya.
Sementara itu, sikap partai lain jauh lebih tegas:
- PKS: Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai Gibran sebaiknya mundur secara sukarela. Jika tidak, ia menilai penggunaan HMP oleh DPR RI adalah opsi paling relevan sesuai konstitusi.
- PDIP: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menyambut baik usulan masyarakat untuk mengajukan HMP yang dinilai sebagai langkah paling rasional.
- Golkar: Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, turut memilih jalur HMP ketimbang hak angket.
- DPR RI: Anggota Komisi VI DPR, Subardi, memandang dinamika ini sebagai konsekuensi logis dari perjalanan politik sebelumnya, serta berharap proses ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
- Menanti Kepastian: Mundur atau Dimakzulkan?
Situasi politik nasional kini berada di persimpangan krusial dengan dua skenario utama:
- Opsi Pengunduran Diri: Jika Gibran secara resmi memilih mundur, proses politik akan selesai secara terhormat dan DPR tidak perlu melanjutkan mekanisme HMP.
- Opsi Pemakzulan (HMP): Jika pengunduran diri tidak kunjung diformalkan, DPR memiliki landasan konstitusional untuk melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah awal proses pemakzulan sesuai perundang-undangan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menantikan pernyataan resmi langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait rencana pengunduran diri tersebut, melampaui keterangan yang telah disampaikan pihak Istana melalui Mensesneg.
Kontributor mediadialognews.com terus memantau perkembangan situasi politik terkini di Istana Kepresidenan dan Kompleks Parlemen Senayan.(Ray-Red)
