MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Menyasar semua lini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menggerakkan semangat masyarakat dalam berkiprah di dunia usaha. Sensus tahun ini memberikan perhatian khusus pada pergerakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik usaha mandiri maupun binaan LSM, yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, muncul beragam dinamika di lapangan. Sejumlah pelaku UMKM—seperti pedagang gorengan—mengaku sempat khawatir terkait pendataan ini. Hal tersebut dipicu oleh kondisi pendapatan mereka yang fluktuatif. Bagi sebagian besar pedagang, bisa bertahan dan mencapai titik impas (break-even point) saja sudah dianggap pencapaian baik.
Untuk memastikan akurasi data, BPS memilih metode pendataan langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) hingga ke pelosok pemukiman warga. Ribuan relawan dan petugas diturunkan untuk mengambil data terupdate yang nantinya menjadi acuan utama pendataan dan pemetaan seluruh aktivitas ekonomi nasional. Data ini sangat krusial sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pemerintah ke depan.
Di Jakarta Timur, BPS Kota Jakarta Timur menerjunkan sebanyak 1.812 petugas resmi. Pelaksanaan pendataan lapangan ini berlangsung sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Rincian petugas terdiri dari:
-
Petugas Pendata Lapangan (PPL): 1.609 orang
-
Petugas Pengawas Lapangan (PML): 203 orang
Guna menghindari penipuan, seluruh petugas yang bertugas di lapangan dibekali dengan atribut resmi, seperti rompi BPS, kartu identitas (ID card), serta surat tugas resmi. Petugas akan melakukan sesi wawancara singkat seputar kegiatan ekonomi yang dijalankan warga. Setelah proses pendataan selesai, petugas akan menempelkan stiker khusus Sensus Ekonomi 2026 di rumah atau tempat usaha yang telah terdata. (Nanang/Jakarta)
