MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi [DPD AMPD] Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Asahan, Kamis [17/9/2026]. Aksi tersebut menuntut penyelidikan atas dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu tidak ditemui oleh pejabat Pemkab Asahan. Menurut keterangan petugas Satpol PP yang berjaga di lokasi, seluruh pejabat sedang bertugas ke luar kota.
Ketua Umum DPD AMPD Kabupaten Asahan, Nawawi Tandjung, menyayangkan tidak adanya perwakilan pemerintah yang menemui massa aksi untuk menerima aspirasi.
Dalam orasinya, massa menyoroti kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Zainal Arifin Sinaga. Mereka menyampaikan dua dugaan utama.
Pertama, dugaan praktik pengutipan sebesar 30 persen terhadap pencairan anggaran di seluruh dinas di Kabupaten Asahan. Kedua, dugaan ketidaksesuaian antara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [LHKPN] Sekda dengan aset yang diduga dimilikinya di lapangan.
“Kami menemukan indikasi adanya bangunan berupa kafe, showroom mobil, lahan sawit, dan beberapa unit rumah yang diduga milik yang bersangkutan namun tidak tercatat dalam LHKPN,” ujar Nawawi dalam pernyataan sikapnya.
Menindaklanjuti aksi di Kantor Bupati, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Kejaksaan Negeri Asahan. Di sana, mereka secara resmi menyerahkan laporan pengaduan dan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.
DPD AMPD juga menyatakan akan membawa kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] RI jika tidak ada perkembangan penanganan di tingkat daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Asahan dan Sekda Asahan, Zainal Arifin Sinaga, belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan massa aksi. (Rel-Red)
