MEDIA DIALOG NEWS – Sidang tuntutan terhadap 12 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 kembali membuka luka lama bangsa ini: jalan yang seharusnya menjadi urat nadi pembangunan justru berubah menjadi ladang bancakan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batu Bara menuntut hukuman beragam, mulai dari 2 tahun 6 bulan hingga 7 tahun penjara, dengan denda dan kewajiban membayar uang pengganti miliaran rupiah. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp6,06 miliar dari nilai kontrak Rp43,78 miliar.
Kasus ini bukan sekadar soal angka. Ia adalah cermin buram bagaimana proyek infrastruktur yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) bisa diselewengkan oleh pejabat pembuat komitmen, penyedia jasa konstruksi, hingga konsultan pengawas. Rantai pengawasan yang seharusnya menjaga kualitas pembangunan ternyata justru ikut terlibat dalam praktik korupsi. Jalan yang mestinya menghubungkan desa dengan kota, membuka akses ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah menjadi simbol rusaknya tata kelola.
Editorial ini menegaskan bahwa tuntutan JPU hanyalah satu tahap dari proses panjang penegakan hukum. Publik menunggu putusan hakim, tetapi lebih dari itu, masyarakat menuntut adanya pembenahan sistem. Korupsi proyek jalan bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merampas hak rakyat atas infrastruktur yang layak. Jalan yang rusak akibat korupsi berarti akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ikut terhambat.
Kita tidak boleh berhenti pada angka kerugian. Editorial ini mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh: bagaimana budaya proyek yang sarat kepentingan politik dan ekonomi lokal sering kali mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika korupsi terus dibiarkan, maka setiap kilometer jalan yang dibangun akan menjadi monumen kegagalan integritas bangsa.
Media Dialog News menegaskan, kasus Batu Bara harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan. Jalan bukan sekadar aspal dan beton, melainkan simbol kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika jalan itu rusak karena korupsi, maka yang terkikis bukan hanya infrastruktur, melainkan juga harapan dan integritas bangsa. (Red)
