Kawal Ketat Rasuli: Rudy Chairuriza Tanjung Siap Dampingi Secara Gratis, Demi Keadilan Bukan Formalitas

MEDIA DIALOG NEWS, Medan — Di tengah sorotan publik terhadap proyek jalan yang tak kunjung mulus, muncul suara lantang dari advokat Rudy Chairuriza Tanjung, SH, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintahan (JPKP) Sumut. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak boleh menjadi formalitas dalam gelombang pemberantasan korupsi.

Dalam perbincangan di Hotel Emerald Garden Medan, Kamis (10/7), Rudy menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian dan perlindungan terhadap Rasuli, pejabat UPTD yang ikut terseret dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan nasional.

Rasuli dan Heliyanto: Saksi Kunci Proyek Jalan Rp.113 Miliar

Rasuli dan Heliyanto disebut sebagai saksi kunci dalam proyek preservasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI, yang sejak 2021 hingga 2025 telah menelan anggaran negara sebesar Rp.113,4 miliar. Keduanya dinilai memahami detail teknis dan administrasi proyek sepanjang 120 kilometer tersebut.

Meski dana terus mengalir, hasil pembangunan jalan dinilai belum memuaskan. Tahun 2023, proyek melalui e-catalog menelan Rp52,4 miliar. Tahun 2024 kembali dipecah ke berbagai pos anggaran, dan tahun 2025 APBN kembali menggelontorkan Rp40 miliar untuk proyek yang sama.

Pendampingan Hukum Gratis: Bukan Sekadar Bela Teman

Rudy menyatakan kesiapannya mendampingi ASN yang terlibat, termasuk TOP, secara gratis. Menurutnya, pendampingan hukum bukan hanya soal pembelaan, tapi soal menjaga martabat dan hak atas proses hukum yang adil.

“Kalaupun ada prosedur yang salah, biarlah pengadilan yang membuktikan, bukan opini yang dimobilisasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa OTT bukan panggung penghukuman dini, dan masyarakat membutuhkan pendampingan hukum yang profesional serta berpihak pada kebenaran.

Seruan Moral: Jangan Biarkan Nurani Ikut Rusak

Rudy menyampaikan bahwa proyek jalan yang rusak bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal rusaknya kepercayaan publik. Ia mengajak masyarakat Sumut untuk lebih kritis terhadap proyek-proyek yang menyerap anggaran besar namun minim hasil.

“Di negeri yang jalanannya rusak karena proyek, jangan biarkan juga nurani kita ikut rusak karena diam,” tutupnya. (Rahmat)

Related posts
Tutup
Tutup