MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Prabowo (DPP PASPROBO) menyampaikan pernyataan sikap resmi menyikapi perkembangan dinamika politik, ketatanegaraan, serta isu keamanan nasional terkini. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas bangsa sekaligus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan sikap yang dirilis di Jakarta pada Jumat (13/11/2026) tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi dan konsolidasi nasional organisasi. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PASPROBO Saiful Chaniago dan Sekretaris Jenderal Sukarya Putra, organisasi ini menegaskan sejumlah poin penting terkait arah dukungan politik dan penegakan hukum nasional.
Berikut adalah poin-poin utama dalam pernyataan sikap resmi DPP PASPROBO:
- Apresiasi untuk Mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka DPP PASPROBO menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gibran Rakabuming Raka atas dedikasi serta kontribusinya selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun fondasi pemerintahan yang kuat.
- Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Organisasi berkomitmen penuh untuk berdiri di garda terdepan dalam mendukung, mengamankan, dan mengawal seluruh program strategis Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada kesejahteraan dan kemandirian rakyat Indonesia.
- Dukungan Hak Prerogatif Pengajuan Wakil Presiden PASPROBO menghormati sepenuhnya hak prerogatif serta keputusan politik Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan calon Wakil Presiden demi memastikan keberlanjutan sinergi kepemimpinan nasional yang solid.
- Desakan Pengusutan Tuntas Kasus Penyadapan Terkait isu keamanan nasional, DPP PASPROBO mengecam keras segala bentuk tindakan penyadapan terhadap kepala negara. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan lembaga intelijen untuk mengusut kasus ini secara transparan hingga ke akar-akarnya karena dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara.
- Tuntutan Hukuman Mati bagi Pelaku Menilai tindakan penyadapan dan dugaan pemufakatan makar sebagai bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap konstitusi, PASPROBO menuntut agar oknum—termasuk jika melibatkan unsur perwira tinggi militer—yang terbukti terlibat dijatuhi hukuman mati sesuai hukum yang berlaku.
- Tangkap Aktor Intelektual Penegakan hukum diminta tidak berhenti pada pelaku lapangan. DPP PASPROBO mendesak aparat segera membongkar, menangkap, dan mengadili aktor utama di balik operasi penyadapan dan upaya makar tersebut.
- Pencabutan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Sebagai sanksi moral dan ketegasan negara, organisasi juga mendesak pemerintah untuk mencabut gelar dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari pihak-pihak yang terbukti melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan bangsa.
Melalui pernyataan sikap ini, DPP PASPROBO menegaskan komitmen kebangsaannya untuk terus menjaga marwah Presiden Republik Indonesia serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Pewarta: Nanang Jkt / Editor: Dialogberita.com)
