MEDIA DIALOG NEWS – Dana Desa diciptakan bukan untuk membuat perangkat desa dan pengurus PKK pintar di hotel berbintang. Dana Desa diciptakan untuk membangun jalan desa, mengairi sawah, menyehatkan ibu hamil, dan menyekolahkan anak desa.
Prinsip sederhana itu yang membuat Redaksi merasa perlu untuk menulis editorial ini.
Dalam beberapa pekan terakhir, Redaksi menerima dua dokumen penawaran Bimbingan Teknis yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Asahan. Dua dokumen itu berbeda lembaga, berbeda tema, berbeda tanggal, tetapi memiliki pola yang sama persis.
Dokumen pertama, tertanggal 14 September 2026, berasal dari Lembaga Peningkatan Mutu Administrasi Pendidikan (LPMAP). Temanya: Peran PKK dalam Penanganan Bencana dan Mitigasi Lingkungan. Kegiatannya 17-20 September 2026 di Medan. Biayanya Rp 5 juta per peserta, untuk 2 peserta per desa.
Dokumen kedua, tertanggal 1 September 2026, berasal dari Mitra Pendidikan dan Pelatihan Utama (M.P.P.U). Temanya: Strategi Kepemimpinan Menuju Generasi Bebas Narkoba. Kegiatannya 4-7 September 2026 di Hotel Grand Kanaya, Medan. Biayanya juga Rp 5 juta per peserta, untuk 2 peserta per desa.
Jika seluruh 177 desa di Kabupaten Asahan mengikuti satu kegiatan saja, maka dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp 1,77 miliar. Jika keduanya diikuti, angkanya mendekati Rp 3,5 miliar.
Angka itu bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Yang Membuat Kami Bertanya-tanya
Redaksi tidak ingin menuduh siapapun. Redaksi hanya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang wajar, yang seharusnya juga ditanyakan oleh setiap warga Asahan.
Pertama, soal dasar hukum. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, secara tegas mengatur batasan penggunaan dana tersebut. Jika aturan itu ada dan membatasi, maka dengan dasar apa Dana Desa digunakan untuk membayar dua kegiatan di atas?
Kedua, soal pola penawaran. Kedua surat itu tidak ditujukan kepada Bupati, tidak ditujukan kepada Dinas PMD, dan tidak ditujukan kepada TP. PKK Kabupaten. Keduanya ditujukan langsung kepada Kepala Desa se-Kabupaten Asahan. Keduanya hanya mencantumkan Bupati, Dinas PMD, dan Camat sebagai tembusan.
Dalam administrasi pemerintahan, tembusan bukanlah perintah dan bukan pula persetujuan. Tembusan hanyalah pemberitahuan. Namun dalam praktik di lapangan, banyak Kepala Desa yang merasa sungkan jika tidak mengikuti sebuah kegiatan yang namanya mencantumkan atasan mereka di bawah surat. Apakah pola ini disadari oleh para pihak yang namanya dicantumkan sebagai tembusan?
Ketiga, soal aliran dana. Dalam dokumen LPMAP, pembayaran diminta ditransfer ke rekening atas nama LPMAP di Bank BRI. Dalam dokumen M.P.P.U, pembayaran diminta ditransfer ke rekening atas nama M.P.P.U di Bank BRI. Tidak ada satu pun pembayaran yang diminta ditransfer ke rekening kas desa atau rekening resmi pemerintah. Artinya, dana publik yang bersumber dari APBDesa—jika benar dibayarkan—langsung mengalir ke rekening lembaga swasta.
Keempat, soal substansi. Dalam dokumen LPMAP, nama narasumber tidak disebutkan secara transparan. Hanya ditulis “Akademisi / Praktisi”. Dalam dokumen M.P.P.U, nama narasumber juga tidak dirinci, hanya ditulis “Narasumber”. Untuk kegiatan yang dibiayai hingga Rp 5 juta per orang, apakah wajar jika masyarakat dan peserta tidak tahu persis siapa yang mengajar, apa kualifikasinya, dan dari instansi mana dia berasal?
Yang Tidak Kami Temukan
Sama pentingnya dengan apa yang kami temukan, adalah apa yang tidak kami temukan.
Redaksi tidak menemukan nama Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan dalam kedua dokumen tersebut. Redaksi tidak menemukan tanda tangan istri Bupati Asahan dalam kedua dokumen tersebut. Redaksi tidak menemukan stempel resmi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam dokumen-dokumen itu.
Karena itu, Redaksi menegaskan: Editorial ini tidak ditujukan untuk menuduh siapapun secara personal. Praduga tak bersalah harus dihormati. Setiap orang berhak untuk membantah dan memberikan klarifikasi, dan Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Yang kami persoalkan adalah sistemnya. Bagaimana mungkin sebuah surat penawaran dari lembaga swasta dapat bergerak begitu masif, serentak, dan diikuti oleh ratusan peserta dari 177 desa, tanpa ada mekanisme verifikasi dan pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah?
Apa Yang Harus Dilakukan?
Redaksi memandang, polemik ini tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar gosip di warung kopi. Polemik ini harus diselesaikan dengan dokumen, bukan dengan opini.
Oleh karena itu, Redaksi meminta tiga hal:
- Kepada Inspektorat Kabupaten Asahan dan Dinas PMD Kabupaten Asahan, untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Bimbingan Teknis tersebut. Apakah benar Dana Desa digunakan? Berapa desa yang membayar? Berapa totalnya? Dan apakah pembayaran tersebut sesuai dengan prosedur APBDesa masing-masing?
- Kepada para Kepala Desa, untuk membuka secara transparan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan tersebut. Jika memang kegiatan itu bermanfaat dan sesuai aturan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Keterbukaan justru akan melindungi Kepala Desa dari berbagai tuduhan miring.
- Kepada lembaga penawar, untuk menjelaskan secara terbuka siapa narasumbernya, apa kualifikasinya, dan bagaimana pertanggungjawaban akademik dari kegiatan yang mereka selenggarakan.
Jika hasil audit menyatakan kegiatan tersebut sesuai aturan, maka Redaksi akan menjadi pihak pertama yang menuliskan klarifikasinya. Jika hasil audit menyatakan sebaliknya, maka harus ada langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.
Dana Desa adalah uang yang paling dekat dengan rakyat. Ia tidak boleh menguap di lobi hotel di Medan. Ia harus terserap dan dioptimalkan untuk membangun jalan desa, posyandu, sekolah, dan sawah rakyat Asahan.
Itulah yang kami perjuangkan dalam editorial ini. (**)
