MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran — Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi Asahan (GEMPPAR Asahan) berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di Kota Medan pada Kamis, 12 November 2026. Aksi ini dipusatkan di dua titik utama, yakni Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
Massa aksi yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang dijadwalkan berkumpul terlebih dahulu di Lapangan Merdeka Medan sebelum bergerak menyampaikan aspirasi.
Dalam surat pemberitahuan resmi yang dikeluarkan, GEMPPAR Asahan menyampaikan lima poin tuntutan utama yang mendesak penegak hukum untuk mengusut sejumlah dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Asahan.
Dugaan Pelanggaran Aturan Bimtek Dana Desa
GEMPPAR mendesak pengusutan dugaan pelanggaran Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Dinas PMD Asahan, Kabid Pemberdayaan Masyarakat, serta dua asosiasi kepala desa dinilai tetap nekat mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Medan di tengah situasi efisiensi keuangan negara. Kegiatan tersebut dilaporkan diadakan oleh Event Organizer (EO) sebanyak tiga kali berturut-turut pada bulan September dengan dugaan pemaksaan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Asahan.
Pelanggaran Larangan Penyelenggaraan Bimtek ke Luar Kota
Kegiatan tersebut dinilai menabrak larangan utama penggunaan Dana Desa Tahun 2026, khususnya larangan penyelenggaraan Bimtek dan studi banding ke luar kota. GEMPPAR meminta Kajati dan Kapolda Sumut memeriksa Kepala Dinas PMD, Kabid PMD, serta Ketua Asosiasi APDESI dan PAPDESI.
Dugaan KKN Bimtek 2024–2026 dan Anggaran Pilkades
Massa juga mendesak pengusutan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada kegiatan Bimtek dari tahun 2024 hingga 2026 yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi desa dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, mereka meminta audit terhadap anggaran Pilkades Serentak Tahun 2026 di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Asahan.
Legalitas EO Bimtek dan Pencatutan Nama APH
GEMPPAR menyoroti lembaga atau EO penyelenggara Bimtek yang diduga tidak memiliki legalitas sah sebagai pemateri di desa-desa. Mereka juga mendesak pengusutan oknum EO yang diduga mencatut nama institusi Aparat Penegak Hukum (APH) demi melancarkan kegiatan di Kabupaten Asahan.
Transparansi Dana Hibah KORPRI dan Dana PKK
Tuntutan terakhir mendesak pemeriksaan terhadap Dana Hibah KORPRI Kabupaten Asahan yang diduga sarat indikasi korupsi. Pemeriksaan serupa juga diminta untuk realisasi anggaran Dana PKK secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat dinas dan kabupaten.
Keterangan Koordinator Aksi
Koordinator Aksi, Arman Maulana, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini akan dilangsungkan secara damai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami datang ke Medan bukan untuk membuat keributan. Kami datang untuk meminta Kajati dan Kapolda memeriksa apa yang kami anggap sebagai penyimpangan. Jika tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan. Jika ada, harus diproses secara hukum,” ujar Arman dalam keterangan tertulisnya.
Surat pemberitahuan aksi tersebut ditandatangani oleh Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan Rasyidin Pjt, dan Sekretaris, Arman Maulana, pada 9 November 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PMD Kabupaten Asahan, APDESI, PAPDESI, serta pihak-pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi. Redaksi Media Dialog News tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang namanya disebutkan untuk berimbang dalam pemberitaan. (Edi Prayitno)
