DISCLAIMER / CATATAN REDAKSI:
“Informasi dalam berita ini diperoleh Redaksi dari Dr. Bahmid Muhammad, Dosen Senior di Universitas Asahan, Kisaran. Berdasarkan hasil studi pustaka dan penelusuran terhadap karya Pelzer, Kroesen, serta catatan John Anderson, disimpulkan bahwa Batu Bara tidak memiliki kedaulatan eksternal yang mandiri sebelum intervensi Belanda pada tahun 1865.”
MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran — Status ketatanegaraan kedatukan-kedatukan di wilayah Batu Bara, pesisir timur Sumatra, kembali menjadi topik perdebatan sejarah. Penelusuran mendalam terhadap sejumlah dokumen kolonial menunjukkan bahwa wilayah tersebut secara historis bukanlah sebuah kerajaan yang berdaulat penuh, melainkan berada dalam lingkaran pengaruh serta memiliki hubungan ketatanegaraan dengan Kesultanan Siak dan Kesultanan Asahan.
Kesimpulan tersebut merujuk pada karya Karl J. Pelzer bertajuk Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863–1947. Analisis ini turut didukung oleh dokumen kolonial penting lainnya, seperti Geschiedenis van Asahan (1886) karya C.A. Kroesen serta Inventaris Arsip Riouw yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Bukti Historis Utama:
Tahun 1823: Legitimasi dari Kesultanan Siak
Penjelajah asal Inggris, John Anderson, dalam catatannya menyebutkan bahwa para kepala adat di Batu Bara menerima pengangkatan resmi serta cap jabatan langsung dari Sultan Siak. Fakta ini dinilai oleh para sejarawan sebagai bukti kuat adanya hubungan legitimasi politik antara Batu Bara dan Kesultanan Siak pada masa itu.
Tahun 1862: Munculnya Klaim Kekuasaan Asahan
Peta politik lokal mulai bergeser ketika Raja Burhanudin melaporkan kepada Residen Belanda, E. Netscher, bahwa Kesultanan Asahan mengklaim kekuasaan atas wilayah Batu Bara, Leidong, dan Kualu. Dalam laporan tersebut, pihak Asahan secara tegas menolak kedaulatan Siak sekaligus campur tangan pihak luar di wilayah mereka.
Tahun 1865: Intervensi Militer Belanda
Perebutan pengaruh antarwilayah ini akhirnya berakhir setelah para penguasa lokal Batu Bara memutuskan untuk menyerah kepada ekspedisi militer Belanda. Di sisi lain, Sultan Ahmad Asahan yang memilih melakukan perlawanan bersenjata harus disingkirkan sementara oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Berdasarkan rentetan fakta tersebut, Karl J. Pelzer menyimpulkan bahwa kedatukan Batu Bara tidak memiliki kedaulatan eksternal yang sepenuhnya mandiri. Sebelum tahun 1865, wilayah strategis ini menjadi arena perebutan pengaruh antara Siak dan Asahan, hingga dinamika politik lokal tersebut berubah total akibat intervensi penuh dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. (**)
Ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi
Redaksi mediadialognews.com secara terbuka menyediakan ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi para sejarawan, budayawan, akademisi, maupun para keturunan Kedatukan Batu Bara yang memiliki data, catatan, atau dokumen pembanding terkait temuan sejarah ini. Dokumen dan tanggapan dapat disampaikan langsung kepada redaksi untuk ditindaklanjuti secara profesional dan berimbang. (Edi Prayitno)
Sumber Pustaka:
- Karl J. Pelzer, Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863–1947, 1978, hlm. 6 dan 11.
- C.A. Kroesen, Geschiedenis van Asahan, Batavia, 1886, hlm. 102.
- John Anderson, An Account of the English Settlements in the Island of Sumatra, London, 1826.
- Inventaris Arsip Riouw, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
