MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Di tengah efisiensi anggaran, pemenuhan barang bantuan dalam penanggulangan bencana menjadi tantangan bagi daerah. Namun, pembentukan kluster logistik dianggap sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan sumber daya, khususnya pada fase tanggap darurat.

Hal ini menjadi topik diskusi dalam sidang komisi pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025, yang diselenggarakan secara luring dan daring pada Rabu (19/3).

Tantangan dalam Manajemen Logistik Bencana

Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Nadhirah Sera Nur, menyoroti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga sebagai tantangan utama dalam manajemen logistik bencana, termasuk pengadaan kebutuhan saat darurat. Menurut Nadhirah, kebutuhan darurat dapat dipenuhi melalui berbagai sumber, seperti alokasi anggaran pemerintah, hibah lembaga donor, kemitraan, serta mobilisasi masyarakat lokal.

Kluster logistik dinilai dapat mengisi kesenjangan sumber daya yang dibutuhkan, khususnya dalam menyediakan peralatan dan barang bantuan, baik berupa pangan maupun non-pangan, untuk masyarakat terdampak bencana. “Kami mengharapkan daerah dapat membentuk kluster logistik dan membangun kemitraan dengan sektor swasta serta semua pihak terkait,” ujar Nadhirah.

Antisipasi dan Sinergi Melalui Kluster Logistik

Selain untuk memenuhi kebutuhan darurat, pembentukan kluster logistik juga bertujuan untuk menghindari duplikasi pemberian bantuan. Kepala Subdirektorat Kemitraan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Erry Prawisuda, menyatakan bahwa kluster logistik dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam mempercepat penanggulangan bencana. Erry menekankan pentingnya koordinasi kluster sejak fase prabencana, agar respons saat krisis dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.

Implementasi Kluster Logistik di Daerah

Praktik baik penerapan kluster logistik telah diterapkan di beberapa daerah, seperti BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Bekasi. Perwakilan BPBD Jawa Barat, Usep Supdana, menceritakan bahwa kluster logistik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan darurat, seperti ketika banjir dan longsor melanda 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Hal serupa juga terjadi di wilayah Cianjur yang terdampak banjir.

Pengalaman serupa dialami oleh BPBD Kabupaten Bekasi yang terdampak parah akibat banjir pada awal Maret 2025. Mereka mengungkapkan bahwa kemitraan dengan berbagai pihak sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan korban bencana.

Rekomendasi BNPB: Pembentukan Kluster Secara Nasional

BNPB berharap pemerintah daerah dapat membentuk kluster logistik untuk mendukung respons darurat yang lebih cepat dan terkoordinasi. Hingga saat ini, tercatat sudah terbentuk 12 kluster logistik di tingkat provinsi dan 3 kluster di tingkat kabupaten. BNPB juga merekomendasikan pembentukan 6 kluster tambahan dalam penanggulangan bencana, salah satunya kluster logistik yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024.

Kluster logistik ini berada di bawah koordinasi Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, dengan tujuan untuk menyinergikan sumber daya dan respons bencana di tingkat nasional. (Rel-BNPB)