MEDIA DIALOG NEWS, Riau — Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tegas tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, yang diikuti pemasangan tanda pencabutan izin dan pengambilalihan kawasan oleh negara di Estate Langgam, Kabupaten Pelalawan, pada Jumat (20/11/2026).
Langkah besar pemerintah yang menyasar tata kelola hutan dan penegakan hukum lingkungan hidup ini langsung memantik respons dari pihak perusahaan. Pada hari yang sama, Jumat (20/11/2026), PT RAPP buka suara dengan menyatakan menghormati kewenangan negara sembari menyoroti potensi dampak sosial-ekonomi bagi lebih dari 41.000 pekerja, ratusan pelaku usaha lokal, serta pembangunan ekonomi di Riau.
Temuan Pelanggaran dan Pengambilalihan Kawasan oleh Negara
Juru Bicara Satgas PKH, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., dalam keterangan resmi melalui pers rilis Jumat (20/11/2026), menegaskan bahwa penertiban ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan serta mengembalikan tata kelola hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.
Satgas PKH mengungkap pencabutan izin PT RAPP dipicu sejumlah persoalan serius di lapangan, meliputi:
- Kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang.
- Perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan seluas sekitar 18.362,74 hektare.
- Bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare.
- Kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Selain temuan tersebut, Satgas PKH menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada keberlangsungan habitat gajah Sumatera. Dengan terbitnya keputusan pencabutan izin, seluruh kegiatan operasional di areal perizinan yang dicabut dihentikan, penguasaan kawasan kembali ke tangan negara, sementara kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
Saat awak media mempertanyakan kepastian pencabutan areal seluas sekitar 338.536 hektare tersebut, tim di lapangan menegaskan statusnya telah dicabut dan diambil alih negara. Kolonel Cku Edo yang mewakili tim Satgas PKH di lokasi menjelaskan bahwa keterangan resmi terkait kegiatan penertiban disampaikan satu pintu oleh Juru Bicara Satgas PKH, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., yang saat itu berada di lokasi kegiatan Satgas PKH di Kabupaten Kuantan Singingi.
Penertiban Lintas Instansi di Pelalawan dan Kuantan Singingi
Pelaksanaan penertiban di Estate Langgam, Kabupaten Pelalawan, melibatkan unsur penegak hukum, aparat kewilayahan, serta kementerian terkait. Tampak hadir Dirjen Penegakan Hukum dan Pengawasan Sanksi Administratif Kementerian Kehutanan Dr. Eko Novi Setiawan; Dankorwil Satgas PKH Kolonel Cku Edo; Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Adhi Prabowo, S.H., M.H.; Asisten Intelijen Kejati Riau Fitriansyah Akbar, S.H., M.H.; serta Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H., bersama jajaran.
Turut mendampingi Kapolsek Langgam IPDA Bambang Hermanto, S.H., M.H., beserta jajaran, Kasi Ops Kodim 0313/Kampar Mayor Inf Halolo, Danramil 0313-09/Langgam Kapten Cba Y. Zebua, jajaran Unit Intel Korem 031/Wira Bima, Babinsa, Bhabinkamtibmas Langgam, serta awak media nasional dan lokal.
Dalam pers rilis yang sama, Satgas PKH juga menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL), pabrik kelapa sawit nonkebun di Kabupaten Kuantan Singingi, yang terindikasi membeli dan mengolah hasil sawit dari kawasan hutan tanpa izin serta dinilai memicu perambahan sekitar. Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 42 hektare, penolakan permohonan pelepasan, dan penguasaan kembali areal oleh negara.
Kegiatan di Kabupaten Kuantan Singingi turut dihadiri pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kajati Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.
Respons PT RAPP: Menunggu Pemberitahuan Resmi dan Soroti Dampak Ekonomi
Sementara itu, Humas PT RAPP, Budi Firmansyah, dalam pernyataan resmi Jumat (20/11/2026), menyampaikan bahwa hingga saat ini perusahaan baru mengetahui pencabutan izin konsesi kehutanan tersebut melalui pemberitaan media. PT RAPP mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lanjutan dari pemerintah sebelum menyampaikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai.
Di tengah situasi tersebut, PT RAPP menegaskan fokus utamanya menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada operasional perusahaan. PT RAPP bersama Grup APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta menggandeng ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa. Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas perusahaan juga diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan secara nasional.
Perusahaan memaparkan sejumlah indikator keterkaitan ekonomi dan sosial yang selama ini berjalan:
- Pembangunan wilayah & Pangkalan Kerinci: Beroperasi lebih dari tiga dekade di Riau; Pangkalan Kerinci yang pada 1993 berpenduduk sekitar 200 jiwa kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk, dengan sekitar 20 persen di antaranya diperkirakan terkait kegiatan operasional perusahaan.
- Kontribusi PDRB & pemberdayaan: Sepanjang 2016–2025, kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Riau disebut mencapai lebih dari Rp350 triliun, ditambah investasi sekitar Rp970 miliar dalam sepuluh tahun terakhir untuk pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten—termasuk penurunan angka stunting di 138 desa serta bantuan alat kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
- Ekspor & lingkungan: Bersama Grup APRIL, produk berbasis serat budidaya disebut dipasarkan ke lebih dari 100 negara dengan porsi ekspor lebih dari 85 persen untuk devisa negara. Di sisi lingkungan, perusahaan mengklaim melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan—termasuk Restorasi Ekosistem Riau untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030—serta menjalankan Fire Free Village Programme sejak 2014 di lebih dari 40 desa dengan penurunan luas area terdampak kebakaran lebih dari 90 persen di komunitas peserta.
PT RAPP menyatakan tetap berkomitmen kepada Indonesia, Provinsi Riau, karyawan, masyarakat, serta mitra usaha, terus menginformasikan perkembangan kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis, serta berupaya meminimalkan dampak kebijakan tersebut. Di sisi lain, Satgas PKH menegaskan penegakan hukum akan terus berjalan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan demi memulihkan fungsi ekologis, menjaga habitat gajah Sumatera, serta memastikan pengelolaan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, sembari publik menanti langkah lanjutan pemerintah. (Kontributor Riau : Firmansyah)











