MEDIA DIALOG NEWS, Palu — Rumpun Keluarga Bokko Pento (RKBP) secara resmi mengajukan permohonan pendaftaran pengakuan dan perlindungan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk perjuangan untuk mengamankan eksistensi masyarakat adat, perlindungan hak-hak tradisional, serta keberlangsungan warisan leluhur di wilayah adat Tetenona–Sampala, Kabupaten Morowali.
Pengajuan permohonan ini berlandaskan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut merupakan produk hukum inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang disahkan dan ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, pada 31 Desember 2025.
Ketua Adat RKBP, Supriadi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemprov Sulteng atas lahirnya regulasi tersebut. Menurutnya, Perda ini menjadi payung hukum yang sangat dinantikan oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan kejelasan hak-hak tradisional mereka.
“Rumpun Keluarga Bokko Pento yang dinaungi oleh Pebotoa Adati Tobungku atau keturunan raja-raja Bungku di Morowali sangat mengapresiasi adanya Perda Nomor 12 Tahun 2025. Regulasi ini membantu memperjelas status hak tanah warisan leluhur kami, termasuk makam leluhur, tanaman tumbuh, dan hutan adat agar dapat dijaga serta dipelihara dengan baik,” ujar Supriadi, Senin (16/11/2026).
Ia berharap pengakuan resmi ini mampu memberikan kepastian hukum terhadap sejarah asal-usul, kelembagaan adat, peninggalan leluhur, serta wilayah ulayat yang telah dipertahankan secara turun-temurun.
Pemprov Sulteng Berikan Disposisi Resmi
Dari aspek administratif, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melalui Ika N. Jayanti mengonfirmasi bahwa pihak RKBP telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2025.
Berkas permohonan tersebut kini telah memperoleh disposisi resmi dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., melalui memo balasan tertanggal 16 November 2026. Disposisi ini menjadi gerbang awal bagi proses administrasi lanjutan, yang akan bermuara pada tahapan pemeriksaan, verifikasi, dan penilaian oleh tim verifikator daerah.
Aspirasi Disampaikan Langsung via Program “Subuh Berkah”
Sebelum proses administratif ini bergulir, perwakilan RKBP telah lebih dulu mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Pertemuan itu berlangsung dalam balutan program “Subuh Berkah” pada Sabtu, 14 November 2026 pagi, usai Gubernur menyampaikan ceramah di salah satu masjid di lingkungan Pemprov Sulteng.
Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh pengurus RKBP untuk menyerahkan dokumen permohonan secara langsung kepada kepala daerah, guna memperkuat komitmen perlindungan tanah ulayat di Kabupaten Morowali.
Harapan Proses Verifikasi yang Objektif dan Lintas Sektor
Menanggapi proses yang sedang berjalan, RKBP berharap rangkaian verifikasi dan validasi faktual di lapangan dapat terlaksana secara transparan dan objektif. Tim penilai diharapkan mampu meninjau secara mendalam aspek historis, kelembagaan, hingga bukti fisik di lapangan seperti makam leluhur, peninggalan sejarah, dan kawasan ekologis yang menopang kehidupan masyarakat adat.
Terlebih, wilayah adat Tetenona–Sampala memiliki kompleksitas tata ruang yang bersinggungan dengan status kawasan hutan, mulai dari Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi yang Dikonversi (HPK), hingga Area Penggunaan Lain (APL). Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi lintas sektor dipandang krusial agar peninjauan berjalan komprehensif.
Selain itu, RKBP turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan perizinan konsesi atau aktivitas usaha pihak ketiga di atas wilayah adat. Pihaknya menekankan agar prinsip pelibatan masyarakat (free, prior, and informed consent) serta penghormatan hak asasi dan tradisi lokal tetap dikedepankan dalam setiap kebijakan investasi.
Melalui ikhtiar ini, RKBP optimis Pemprov Sulawesi Tengah dapat memberikan fasilitasi berkelanjutan, sehingga eksistensi masyarakat adat di Morowali mendapat pelindungan hukum paripurna dan dapat diwariskan dengan aman kepada generasi masa depan. (Pewarta: FAD – Editor: Redaksi Media Dialog News)











