Media Dialog News

Pejabat Publik dan Seni Mendengar: Ketika Kritik Menjadi Cermin, Bukan Ancaman

Oleh: Edi Prayitno – Pemerhati Tata Kelola Publik & Jurnalis Investigatif

MEDIA DIALOG NEWS – Dalam sistem demokrasi, jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah sosial yang melekat pada ekspektasi transparansi dan akuntabilitas. Kritik, dalam konteks ini, bukanlah serangan pribadi, melainkan cermin yang membantu pejabat melihat apa yang mungkin luput dari pandangan internal.

Namun, tidak sedikit pejabat yang masih alergi terhadap kritik. Alih-alih membuka ruang dialog, mereka memilih membentengi diri dengan intimidasi administratif, bahkan sering terjadi kriminalisasi terhadap jurnalis. Padahal, kritik yang disampaikan secara terbuka dan berbasis data adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat.

Kritik Bukan Musuh, Tapi Umpan Balik

Kritik yang jernih dan argumentatif seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan pemicu amarah. Seorang pejabat yang matang akan bertanya: “Apa yang bisa saya perbaiki?” bukan “Siapa yang berani mengkritik saya?”

Kritik bukanlah ancaman, melainkan sinyal bahwa publik masih peduli. Ketika kritik dibungkam, yang hilang bukan hanya suara, tapi kepercayaan.

Dasar Hukum yang Melindungi Kritik Publik

Hak masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pejabat publik dijamin oleh berbagai regulasi:

  • Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
  • Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”
  • Pasal 18 ayat (1) UU Pers: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana.”
  • Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024: Menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat dan institusi negara bukanlah tindak pidana dan tidak dapat dikriminalisasi.

Dengan kata lain, pejabat publik tidak berhak memilih hanya pujian dan menolak pertanyaan yang kritis. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial yang sah dan dilindungi.

Budaya Birokrasi yang Tahan Kritik

Pejabat yang terbuka terhadap kritik akan lebih dipercaya publik. Mereka tidak hanya menjalankan program, tapi juga membangun kepercayaan. Sebaliknya, pejabat yang anti kritik cenderung menciptakan ketakutan, bukan partisipasi.

Kematangan birokrasi bukan diukur dari seberapa cepat membalas kritik, tetapi dari seberapa dalam mereka merenungkan dan memperbaiki diri.

Penutup

Menjadi pejabat bukan hanya soal jabatan, tapi soal kesiapan mental untuk diuji, dikritik, dan diperbaiki. Kalau masih tersinggung dengan kritik, mungkin belum waktunya memikul amanah publik. (**)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Berita Lainnya

Komisi VIII DPR Serahkan Bantuan Sosial Kementerian Sosial untuk Sumatera Utara dan Kabupaten Batu Bara

Komisi VIII DPR Serahkan Bantuan Sosial Kementerian Sosial untuk Sumatera Utara dan Kabupaten Batu Bara

MEDIA DIALOG NEWS, Batubara - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR melakukan penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk

DPP-ASPARA Demo Kejaksaan Batubara Minta Copot Kajarinya

DPP-ASPARA Demo Kejaksaan Batubara Minta Copot Kajarinya

MEDIA DIALOG NEWS, Limapuluh – Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Batubara kemarin didemo aktivis Dewan Pimpinan Pusat Aspirasi Pemuda Mahasiswa Sumatera

Pemerintah Desa Kilon Berikan Beasiswa kepada Anak Berprestasi

Pemerintah Desa Kilon Berikan Beasiswa kepada Anak Berprestasi

MEDIA DIALOG NEWS, Kepulauan Tanimbar - Sebagai bentuk apresiasi terhadap anak-anak yang memiliki prestasi pemerintah desa kilon kecamatan wuarlabobar, Kabupaten

Pemanfaatan Aset Daerah yang Terlantar, Parasamya Food Court Hadir Bernuansa Bisnis Terpadu

Pemanfaatan Aset Daerah yang Terlantar, Parasamya Food Court Hadir Bernuansa Bisnis Terpadu

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Aset Daerah Pemkab Asahan eks makam pahlawan Kisaran dimanfaatkan jadi Food Court oleh seorang pengusaha

Peresmian Istana Negara: Tonggak Baru untuk Ibu Kota Nusantara dan Masa Depan Indonesia

Peresmian Istana Negara: Tonggak Baru untuk Ibu Kota Nusantara dan Masa Depan Indonesia

MEDIA DIALOG NEWS, Ibu Kota Nusantara (IKN) - Pada 11 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 6 Februari 2025 Batal

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 6 Februari 2025 Batal

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 batal digelar

Pagar Sekolah Yayasan Maitreyawira Diduga Langgar Perda, Tokoh Masyarakat Asahan Minta Dibongkar

Pagar Sekolah Yayasan Maitreyawira Diduga Langgar Perda, Tokoh Masyarakat Asahan Minta Dibongkar

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran - Sejumlah tokoh masyarakat Melayu Asahan mendesak agar pagar Sekolah Yayasan Maitreyawira dibongkar, karena diduga tidak

Terkait Surat LP NASDEM, Kepala Desa Tinggi Raja Bungkam Saat dikonfirmasi Dana Desa Rp.4,2 Milyar

Terkait Surat LP NASDEM, Kepala Desa Tinggi Raja Bungkam Saat dikonfirmasi Dana Desa Rp.4,2 Milyar

MEDIA DIALOG  NEWS, Tinggi Raja –  Awalnya Redasi menerima kiriman foto surat dari Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun (LP NASDEM).

IMMO Minta Syahbandar Palopo Hentikan Pembongkaran Kapal Asing PT BMS

IMMO Minta Syahbandar Palopo Hentikan Pembongkaran Kapal Asing PT BMS

MEDIA DIALOG NEWS, Palopo — Direktur Eksekutif Indonesian Maritime Monitoring (IMMO), Ivan Palampuri, mendesak Syahbandar Palopo menghentikan aktivitas pembongkaran kapal

Polresta Jambi Gelar Panen Raya Jagung Serentak, Dukung Program Nasional Swasembada Pangan 2025

Polresta Jambi Gelar Panen Raya Jagung Serentak, Dukung Program Nasional Swasembada Pangan 2025

MEDIA DIALOG NEWS, Jambi – Suasana penuh kebersamaan tampak di lahan pertanian milik Kelompok Tani Tunas Kaya yang berlokasi di