MEDIA DIALOG NEWS, Mukomuko – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talang Sakti diduga tidak memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai wakil masyarakat dalam hal pengawasan dan penyaluran aspirasi publik. Dugaan ini mencuat setelah adanya pemberitaan mengenai pengelolaan Kebun Masyarakat Desa (KMD), yang kemudian memicu reaksi keras dari Ketua BPD Talang Sakti.
Seorang wartawan yang memberitakan persoalan KMD mengaku mendapat intimidasi melalui pesan WhatsApp dari Ketua BPD. Dalam pesan tersebut, Ketua BPD menyatakan bahwa berita yang dimuat adalah hoaks dan menegaskan bahwa saldo uang hasil kebun masyarakat desa masih utuh.
“Ketua BPD justru menuduh pemberitaan itu hoaks, bukan menelusuri kebenaran informasi. Ini bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik,” ujar wartawan tersebut kepada media, Kamis (29/5/2025).
Tuntutan Keterbukaan Informasi Publik
Masyarakat berharap adanya keterbukaan informasi publik (KIP), terutama terkait laporan keluar-masuk hasil pengelolaan kebun masyarakat desa. Tujuannya adalah agar publik mengetahui proses dan hasil pengelolaan dana tersebut secara transparan, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah desa maupun panitia pengelola kebun.
“Ini bukan soal mencari-cari kesalahan, melainkan mendorong transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga,” jelasnya.
Sebaliknya, Ketua BPD Talang Sakti justru mempertanyakan keresahan warga dan menyebut pihak yang memberikan informasi kepada wartawan sebagai “masyarakat yang tidak jelas dan tidak benar.” Sikap tersebut menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan posisi seorang wakil masyarakat.
“Sungguh miris, BPD seharusnya menyerap aspirasi, bukan malah berpihak dan menutup-nutupi persoalan. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi BPD,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Ia juga mempertanyakan dasar kepercayaan yang diberikan masyarakat saat memilih Ketua BPD tersebut.
“Amanah masyarakat itu mulia, dan seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta integritas.”
Pers dan Kebebasan Informasi Terancam
Senada dengan itu, Hidayat, wartawan yang mengaku menjadi korban intimidasi, menegaskan bahwa setiap pejabat publik semestinya mau belajar dan memahami perannya dengan baik.
“Tidak semua orang langsung paham tugas dan fungsinya saat mendapat amanah. Tapi kalau ada kemauan untuk belajar, pasti bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan baik,” tegasnya.
Syarif Al Dhin, seorang jurnalis warga yang juga tergabung dalam PPWI, turut angkat bicara terkait dugaan intimidasi Ketua BPD terhadap wartawan. Ia menilai tindakan tersebut mencederai prinsip demokrasi dan keterbukaan informasi publik.
“Seorang Ketua BPD itu dipilih untuk menjadi penghubung suara masyarakat, bukan jadi penghalang informasi. Jika ada laporan warga atau media, harusnya ditindaklanjuti, bukan justru membenturkan emosi dan kekuasaan,” ujar Syarif, Jumat (30/5/2025).
Menurutnya, intimidasi terhadap wartawan merupakan bentuk pembungkaman yang tidak boleh dibiarkan. Ia menegaskan bahwa kerja jurnalistik, baik oleh wartawan media arus utama maupun jurnalis warga, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jika ada yang keberatan atas sebuah pemberitaan, tempuh hak jawab atau hak koreksi, bukan menyebar ancaman melalui WhatsApp. Itu cara-cara lama yang tidak mencerminkan pejabat publik yang cerdas,” tegasnya.
Ajakan untuk Transparansi dan Dialog
Syarif juga mendorong agar Ketua BPD Talang Sakti membuka ruang dialog bersama masyarakat dan media, bukan bersikap defensif apalagi menyerang.
“Transparansi adalah kunci. Justru kalau Ketua BPD terbuka dan kooperatif, masyarakat akan menaruh hormat. Tapi kalau sebaliknya, akan lahir kecurigaan dan ketidakpercayaan,” pungkasnya. (Tim PPWI-Red)
