MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran mulai menuai reaksi di masyarakat. Sejumlah warga menilai keberadaan dapur MBG memiliki kaitan dengan kondisi pasar yang belakangan mengalami kenaikan harga.
Harga beberapa komoditas di pasar tradisional, seperti minyak goreng, telur, terigu, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sayur-mayur, dilaporkan meningkat. Para pedagang beralasan, gangguan di sentra produksi akibat bencana alam dan anomali cuaca ekstrem membuat transportasi tersendat, sehingga biaya angkut melonjak drastis.
Selain itu, kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa sekolah dasar hingga menengah juga menimbulkan kekhawatiran. Informasi yang cepat menyebar di era digital membuat kasus-kasus tersebut menjadi sorotan publik. Padahal, tujuan program MBG sejatinya baik, yakni mempersiapkan generasi emas Indonesia.
Pemerintah menegaskan, pengelolaan dapur MBG dilakukan melalui proses ketat, melibatkan tenaga ahli gizi dan chef, serta perekrutan yang melibatkan pemangku wilayah setempat. Quality control seharusnya terjaga hingga ke penerima manfaat. Meski demikian, berbagai kasus tetap akan dievaluasi, dan sanksi tegas dijalankan untuk menelusuri proses yang bermasalah.
Reaksi penolakan mulai terlihat di Jakarta Timur. Spanduk penolakan pembangunan dapur MBG ditemukan di kawasan Perumahan Pulogebang Permai. Seorang warga yang enggan disebut namanya mengaku sudah mengajukan keberatan. “Kami sudah menyampaikan protes karena ini wilayah pemukiman, tapi tidak digubris,” keluhnya.
Masyarakat berharap ada solusi dan jalan tengah agar tujuan program tetap tercapai tanpa menimbulkan masalah baru di lingkungan mereka. (Nanang – Jakarta)
