MEDIA DIALOG NEWS, Yogyakarta – Dalam rangka mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah kembali menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan pangan yang aman dan layak.
Salah satu bentuk dukungan itu ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam kegiatan Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PN-GTPP-LHS) yang digelar di Hotel Alana, Yogyakarta.
Gerakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan siap saji bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya diolah di tempat yang bersih, higienis, dan memenuhi standar sanitasi. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Program MBG tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah punya peran krusial: memastikan data penerima yang valid, membangun fasilitas gizi, dan menjaga keamanan pangan,” ujar Dirjen Bina Bangda, Restuardy Daud, Senin (28/7).
Kebijakan Pendukung Daerah
Kemendagri telah menerbitkan tiga surat edaran strategis untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG, yakni:
- SE Mendagri No. 900.1.1/640/SJ (11 Februari 2025): Integrasi Program MBG ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- SE No. 500.12/2119/SJ (22 April 2025): Dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- SE No. 400.5.7/4072/SJ (25 Juli 2025): Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di daerah.
Program MBG sendiri merupakan gagasan strategis Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana tercantum dalam buku Paradoks Indonesia, dengan misi utama mengatasi ketimpangan, menurunkan kemiskinan, dan mencegah stunting. Target penurunan angka stunting dari 19,8% pada 2024 menjadi 11% di tahun 2029.
Kolaborasi dan Kepemimpinan Daerah
Ketua HAKLI, Arif Sumantri, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kemendagri dan menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan hasil kolaborasi antara HAKLI, AKKOPSI, dan Bappenas untuk memperkuat fungsi tenaga sanitasi lingkungan.
“Sanitasi bukan sekadar infrastruktur. Ini menyangkut keselamatan generasi. Makanan sehat dan aman adalah jembatan keberlanjutan bangsa,” ujarnya.
Arif juga menekankan perlunya pelibatan aktif tenaga sanitasi dalam pengawasan dan pembinaan tempat pengolahan pangan di daerah. HAKLI berencana menjadikan gerakan ini sebagai program tahunan yang tak hanya mendorong perbaikan sanitasi pangan, tapi juga menjadi indikator penilaian dan penghargaan bagi kepala daerah yang berprestasi.
Sinergi Nasional dan Internasional
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti: Kemendagri, HAKLI, AKKOPSI, Pemerintah Provinsi DIY, Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenkes RI, BNSP, IFEH Malaysia, MAEH Malaysia, KLHK, dan Bappenas.
Dengan dukungan multi-stakeholder, Gerakan Pembinaan Pengelolaan Pangan ini menjadi fondasi penting untuk memperluas akses gizi dan memperkuat kualitas pendidikan bagi generasi mendatang. (Nanang / Husnie – Jakarta)
