MEDIA DIALOG NEWS, Sikka – Suasana depan Kantor Bupati Sikka memanas pada Senin pagi, ketika ratusan warga yang tergabung dalam Front Masyarakat Sikka Menggugat menggelar aksi demonstrasi menuntut perbaikan layanan kesehatan di Kabupaten Sikka. Aksi ini dipicu oleh ketiadaan dokter anestesi di RSUD TC Hillers Maumere, yang dilaporkan telah menyebabkan kematian pasien.
Michael Mo’a Popi, orator aksi sekaligus perwakilan Front Masyarakat Sikka Menggugat, berdiri di atas mobil komando menyuarakan kemarahan rakyat. Dalam orasinya, ia mengecam keras lambannya respons Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terhadap krisis tenaga medis yang dinilai telah mengancam keselamatan warga.
“Ketika satu nyawa melayang hanya karena ketiadaan dokter anestesi, itu bukan sekadar kelalaian teknis. Itu adalah bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya,” tegas Mo’a Popi dengan suara lantang, disambut pekik solidaritas massa.
Ia menegaskan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai di fasilitas pelayanan publik.
RSUD TC Hillers Maumere, sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Kabupaten Sikka, saat ini tidak memiliki dokter anestesi tetap. Kondisi ini dinilai menciptakan situasi darurat medis, terutama bagi warga miskin yang tidak memiliki akses untuk berobat ke luar daerah.
“Ketika rumah sakit terbesar di kabupaten ini lumpuh tanpa dokter anestesi, kita harus bertanya: di mana tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah?” seru Mo’a Popi.
Front Masyarakat Sikka Menggugat menilai bahwa ketiadaan dokter anestesi bukanlah masalah administratif semata, melainkan cerminan buruknya tata kelola manajemen kesehatan publik di daerah tersebut. Mereka mendesak agar Bupati Sikka segera mengambil langkah konkret, termasuk:
- Menempatkan dokter anestesi tetap di RSUD TC Hillers
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan manajemen rumah sakit
- Menyusun kebijakan darurat untuk menjamin keselamatan pasien di tengah keterbatasan tenaga medis
“Kami tidak akan diam ketika rakyat Sikka harus mati karena kelalaian birokrasi!” tutup Mo’a Popi dengan suara menggelegar, disambut tepuk tangan dan pekik perlawanan dari barisan massa di bawah terik matahari Maumere.
Aksi ini menjadi pengingat keras bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar fasilitas, melainkan hak hidup yang harus dijamin oleh negara. Masyarakat Sikka kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mengakhiri krisis ini. (Gregorius)
