MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta — Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Haidar Alwi Institute menyiapkan agenda pemberian penghargaan konseptual kepada tiga pilar utama penyelenggaraan negara: Presiden Republik Indonesia, Wakil Ketua DPR RI, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penghargaan ini dirancang bukan sebagai seremoni personal, melainkan sebagai pembacaan institusional terhadap arah kebangsaan dan keseimbangan kekuasaan negara.
Rakernas sebagai Forum Penegasan Nilai Kebangsaan
Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care sekaligus pendiri Haidar Alwi Institute dan Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menegaskan bahwa Rakernas ini diposisikan sebagai forum penegasan nilai kebangsaan. Dalam kerangka pemikiran Haidar Alwi Institute, penghargaan konseptual dimaknai sebagai penanda nilai kebangsaan, bukan klaim keberhasilan sepihak.
Menurut Haidar Alwi, negara yang kuat tidak dibangun oleh dominasi satu lembaga, melainkan oleh harmoni peran antara kepemimpinan eksekutif, rasionalitas legislatif dalam pengambilan kebijakan, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Penghargaan ini disusun berdasarkan kajian internal, pengamatan kebijakan publik, dan refleksi atas dinamika nasional. Haidar Alwi, yang juga dikenal sebagai pencetus Gerakan Nasional Rakyat Bantu Rakyat, menekankan bahwa agenda kebangsaan harus berpijak pada kepentingan rakyat luas serta keberlanjutan jangka panjang, bukan kepentingan politik sesaat.
Arah Pembangunan Nasional sebagai Fondasi Utama
Dalam kerangka tersebut, Haidar Alwi Institute menjadwalkan penyampaian apresiasi konseptual kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Apresiasi ini ditempatkan sebagai pembacaan terhadap arah pembangunan nasional, bukan sebagai penilaian personal terhadap figur.
Haidar Alwi Institute menilai pembangunan modern tidak lagi dapat didefinisikan semata-mata melalui pertumbuhan ekonomi. Pembangunan modern menuntut integrasi antara ketahanan nasional, pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Pembangunan yang hanya mengejar angka tanpa daya tahan sosial berpotensi rapuh dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, penghargaan konseptual ini diposisikan sebagai pengakuan terhadap arah kebijakan yang menempatkan negara kembali hadir sebagai pengarah strategis. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan, dan stabilitas nasional.
Keseimbangan Demokrasi dan Peran Legislatif
Arah pembangunan nasional tidak dapat berjalan tanpa stabilitas politik yang sehat. Atas dasar itulah Haidar Alwi Institute juga menjadwalkan pemberian penghargaan konseptual kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Penghargaan ini disusun berdasarkan pembacaan terhadap peran legislatif dalam menjaga relasi eksekutif dan legislatif agar tetap berada dalam koridor konstitusional. Dalam sistem demokrasi, stabilitas tidak lahir dari konflik berkepanjangan, melainkan dari kemampuan lembaga negara mengelola perbedaan secara rasional dan bertanggung jawab.
Haidar Alwi Institute menekankan bahwa legislatif memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan, bukan sebagai penghambat kebijakan. Demokrasi yang matang ditandai oleh dialog kelembagaan yang sehat, sehingga arah kebijakan nasional dapat dijalankan tanpa mengorbankan prinsip checks and balances.
Kepercayaan Publik sebagai Pilar Penegakan Hukum
Pilar terakhir yang menjadi perhatian Haidar Alwi Institute adalah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, penghargaan konseptual juga dijadwalkan akan diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Haidar Alwi Institute memandang bahwa tantangan utama Polri di era Reformasi bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga membangun legitimasi sosial. Penegakan hukum yang kuat harus berjalan seiring dengan kepercayaan masyarakat agar stabilitas keamanan tidak bertumpu pada pendekatan koersif semata.
Kepemimpinan Polri dituntut tegas, profesional, dan humanis, sehingga hukum hadir sebagai pelindung masyarakat dan penopang keadilan sosial. Apresiasi ini dimaknai sebagai pengakuan terhadap upaya institusional Polri dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban dan keadilan.
Rakernas sebagai Momentum Kebangsaan
Rapat Kerja Nasional Haidar Alwi Institute pada 9 Februari 2026 diposisikan sebagai momentum penegasan nilai kebangsaan. Penghargaan konseptual yang disiapkan bukanlah tujuan akhir, melainkan simbol pembacaan terhadap arah bangsa.
Di tengah tantangan global, Indonesia membutuhkan pembangunan berkelanjutan, demokrasi rasional, serta institusi penegak hukum yang dipercaya rakyat. Rakernas ini diharapkan menjadi ruang refleksi bersama sekaligus penegasan arah kebangsaan di tengah dinamika nasional yang terus bergerak. (Nanangjkt)
