MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Karya seni lahir dari realitas sosial yang bergejolak. Film Pesta Babi (Pig Party) hadir sebagai alegori tajam atas penyalahgunaan kekuasaan, memicu perdebatan publik sekaligus seruan kuat: “Jangan Bubarkan Pig Party.”
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap represif terhadap karya kritis. “Film ini adalah medium kontrol sosial yang sah. Kritik sinematik diperlukan agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya, Sabtu, 16 Mei 2026. Ia memperingatkan bahwa pelarangan atau pembubaran film merupakan kemunduran demokrasi dan pelanggaran nyata terhadap hak asasi warga untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
Kebebasan Berpendapat dan Pancasila
Pemikiran Voltaire dan John Stuart Mill menegaskan pentingnya membiarkan opini hidup di ruang publik. Membungkam kritik berarti merampas kesempatan masyarakat memahami kebenaran. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menolak kekuasaan absolut yang antikritik. Sila Keempat menuntut musyawarah inklusif, sementara Sila Kelima menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Film Pesta Babi yang menyoroti keserakahan elit menjadi pengingat agar kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, melainkan berorientasi pada kesejahteraan umum.
Refleksi bagi Pemerintah
Alih-alih membubarkan diskusi, pejabat seharusnya menonton dan membedah substansi film ini. Pesta Babi membuka mata tentang kelemahan birokrasi, celah hukum, serta dampak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Membubarkan pemutaran hanya memperkuat sinisme publik bahwa praktik pembungkaman memang nyata.
Pemerintahan Prabowo Subianto dituntut membuktikan komitmen terhadap demokrasi yang sehat. Biarkan film ini menjadi bagian dari literasi politik bangsa. Dengan mendengar kritik paling tajam sekalipun, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Sebagaimana pesan Nelson Mandela, kebebasan sejati adalah hidup dengan cara yang menghormati kebebasan orang lain. Seruan “Jangan Bubarkan Pig Party” bukan sekadar slogan, melainkan ajakan menjaga demokrasi, HAM, dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. (Red Bersama PPWI)
