Media Dialog News

Kasus Pengeroyokan di PLTA Batang Toru, Aliansi Mahasiswa Sumut Minta ESS Dihukum Berat

MEDIA DIALOG NEWS, Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Pengadilan Tinggi Medan, di Jalan Ngumban Surbakti, Medan, Senin, 20 Januari 2025 pagi.

Dalam aksinya, massa menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya para hakim di Pengadilan memberikan hukuman yang setimpal kepada oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan, ESS karena menjadi provokator dalam aksi penganiayaan warga dalam kasus kerusuhan yang terjadi di lokasi proyek PLTA Batangtoru, Sumatera Utara, pada pertengahan Februari 2024 lalu.

“Kita mendukung Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan untuk menjatuhkan vonis seberat-beratnya kepada ESS yang menjadi provokator dalam kerusuhan yang terjadi awal tahun 2024 lalu,” ujar mahasiswa dalam orasinya.

Tidak hanya itu, massa juga meminta agar tidak adanya intervensi maupun penekanan dalam proses persidangan yang menguntungkan buat terdakwa dikarenakan statusnya yang merupakan anggota dewan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Itu harus ditegakkan dalam persidangan yang berlangsung dan jangan ada intervensi,” katanya.

Tak hanya itu, massa juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terhadap kasus dugaan penganiayaan terhadap rakyat kecil ini.

“Kita minta agar Presiden Prabowo Subianto bisa memerintahkan majelis hakim yang bertugas dalam kasus ini untuk menindak pelaku dengan hukuman seberat-beratnya karena kasus yang terjadi ini juga investasi proyek strategis nasional di PLTA Batang Toru,” katanya.

Terakhir, massa meminta agar Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk mengambil tindakan dengan melakukan evaluasi dan memecat ESS sebagai kader partai Nasdem.

“Yang bersangkutan sudah melanggar hukum dengan melakukan penganiayaan bahkan menjadi penggangu dalam proyek strategis nasional di PLTA Batang Toru dengan menakut-nakuti warga dan mempermalukan Partai Nasdem dengan perbuatannya itu,” tukas massa.

Seusai berorasi di bawah pengawasan dari pihak kepolisian, massa lantas membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan aksinya di DPRD Sumut, Mapoldasu serta Komisi Yudisial (KY).

Diketahui sebelumnya, ESS yang merupakan anggota DPRD Tapsel dari Fraksi Nasdem diamankan Polres Tapsel pada, Rabu 9 Oktober 2024 lalu di Hotel Natama, Jalan SM Raja, Kota Padangsidimpuan.

ESS diamankan karena diduga terlibat dalam kasus kerusuhan yang terjadi di areal proyek pembangunan PLTA Batangtoru di Kecamatan Marancar pada 16 Februari 2024. ESS diduga sebagai dalang kerusuhan yang memprovokasi massa hingga terjadi keributan dan berujung pada penganiayaan serta perusakan.

Dalam kasus ini enam pelaku lainnya sudah diamankan dan sudah menjalani proses persidangan hingga jatuh vonis.

Proses hukum terhadap ESS sendiri terpaksa ditunda karena yang bersangkutan ikut dalam kontestasi Pemilu serentak 2024 lalu. (Zulfansyah Tanjung)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Placement tidak ditentukan.

Berita Lainnya

Pejabat Publik dan Krisis Kepekaan: Antara Kuasa, Amanah, dan Realitas Masyarakat

Pejabat Publik dan Krisis Kepekaan: Antara Kuasa, Amanah, dan Realitas Masyarakat

Oleh: Edi Prayitno (Jurnalis Investigatif & Pemerhati Tata Kelola Publik) MEDIA DIALOG NEWS - Di tengah derasnya arus informasi dan

Kenaikan Gaji Hakim dan Harapan Rakyat: Sebuah Investasi untuk Masa Depan yang Lebih Adil

Kenaikan Gaji Hakim dan Harapan Rakyat: Sebuah Investasi untuk Masa Depan yang Lebih Adil

Oleh: Youthma All Qausha Aruan MEDIA DIALOG NEWS — Ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen,

Kadis Kesehatan Asahan Tak Akui Tunjuk RSUD HAMS sebagai Tempat MCU Calon Jemaah Haji 2025

Kadis Kesehatan Asahan Tak Akui Tunjuk RSUD HAMS sebagai Tempat MCU Calon Jemaah Haji 2025

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dr. Hari Sapna MKM tidak mengakui institusinya menunjuk Rumah Sakit

Dugaan Pencairan Dana Rp.2 Miliar Tak Sesuai Standar SNI, Publik Desak Dinkes Asahan Bertanggung Jawab

Dugaan Pencairan Dana Rp.2 Miliar Tak Sesuai Standar SNI, Publik Desak Dinkes Asahan Bertanggung Jawab

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran — Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tengah disorot tajam menyusul dugaan pelanggaran dalam pengadaan paving block melalui

Wabup Tutup THM di Kisaran, Aktivis Buruh Harap Pemkab Asahan Sudah Kantongi Solusi Transisi Bagi Pekerja

Wabup Tutup THM di Kisaran, Aktivis Buruh Harap Pemkab Asahan Sudah Kantongi Solusi Transisi Bagi Pekerja

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran - Pemerintah Kabupaten Asahan menutup tempat hiburan malam (THM) yang berlokasi di Kisaran, Jumat (17/5/2025) malam.

Kasus Korupsi Jalan Rp6 Miliar di Batubara, 12 Terdakwa Diseret ke Tipikor Medan

Kasus Korupsi Jalan Rp6 Miliar di Batubara, 12 Terdakwa Diseret ke Tipikor Medan

MEDIA DIALOG NEWS, Batubara – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batubara resmi melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana

INFORMASI LPS CALL FOR RESEARCH 2025

INFORMASI LPS CALL FOR RESEARCH 2025

Halo peneliti muda Indonesia, LPS Call for Research 2025 resmi dibuka! Tahun ini, LPS Call for Research mengangkat tema: "Pengembangan

Segini Gaji Ketua KPU Kabupaten Asahan, Rp. 12.823.000

Segini Gaji Ketua KPU Kabupaten Asahan, Rp. 12.823.000

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran - Perlu diketahui bahwa besaran gaji ketua dan anggota KPU telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor

Sinergi untuk Rakyat: Kodim 1315, Bulog, dan Pemda Gorontalo Gelar Pasar Murah

Sinergi untuk Rakyat: Kodim 1315, Bulog, dan Pemda Gorontalo Gelar Pasar Murah

MEDIA DIALOG NEWS, Gorontalo – Kodim 1315/Kabupaten Gorontalo bersama Bulog dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo menggelar pasar murah sebagai bentuk

Polres Pelabuhan Makassar Fokus Tangani Tuberkulosis untuk Dukung Program Nasional Kesehatan

Polres Pelabuhan Makassar Fokus Tangani Tuberkulosis untuk Dukung Program Nasional Kesehatan

MEDIA DIALOG NEWS, Makassar, - Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, menegaskan komitmennya untuk menangani masalah kesehatan, khususnya Tuberkulosis (TB),