Media Dialog News

Ketua HKTI Asahan Handi Afran Sitorus Minta Pemkab Asahan Tinjau Ulang Izin Usaha Perkebunan

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Ketua HKTI Asahan Handi Afran Sitorus meminta Pemkab Asahan untuk meninjau kembali seluruh ijin usaha perkebunan di Kabupaten asahan. Hal ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 148/2015 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 05 Tahun 2019 yang diterbitkan 14 Januari 2019 oleh Mentan Amran Sulaiman.

Dalam SK Mentan itu mengharuskan semua Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya perkebunan harus memiliki HGU.  Artinya kata Andi Harfan Sitorus “Kepemilikan izin usaha perkebunan tidak akan berlaku efektif apabila kebun belum berstatus HGU” ungkapnya kepada Media Dialog News dan Dialog Berita, Senin 9 September 2024, di Kisaran

Handi Arfan mencontohkan satu kasus sengketa pertanahan di Kabupaten Asahan, yaitu antara PT Jaya Baru Pertama (JBP) di desa Suka Makmur Kecamatan BP. Mandoge dengan petani setempat. Masyarakat petani yang tergabung di dalam Kelompok Tani Karya Tani bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa PT. JBP tidak memiliki HGU.

Dalam operasionalnya PT BJP hanya mengantongi izin Usaha Budidaya Perkebunan. Hal ini sangat disayangkan, sebab Pemkab Asahan tidak melakukan pengawasan yang benar sesuai Peraturan yang sudah ada.

Handi Berharap Pemkab Asahan segera mendata ijin lokasi yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan, apakah masih hidup atau sudah kaduluarsa.

“Karena secara jelas telah diatur dalam aturan bahwa ijin lokasi luasan 24 ha belaku hanya satu tahun,luasan 25 SD 50 ha berlaku 2 tahun, luasan 50 ha berlaku 3 tahun” urainya.

Ditambahkan Andi Harfan jika Pemkab Asahan tidak melakukan penertiban legalitas Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perkebunan maka pihaknya menduga ada kongkalikong dan niat jahat koorporasi yang mengakibatkan bertumpuknya masalah sengketa tanah di Kabupaten Asahan.

Handi Harfan mengungkapkan bahwa HKTI Asahan akan melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat. “Untuk tahap ini, kita akan atensi dulu kasus PT. Jaya Baru Pertama. jika benar PT.JBP tidak memiliki HGU maka harus ditindak tegas oleh pemkab asahan,” tandasnya. (EP)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Berita Lainnya

Melki Laka Lena Akan Temui Bos Lion Grup, Terkait Harga Tiket Pesawat di Wilayah NTT Yang Masih Mahal

Melki Laka Lena Akan Temui Bos Lion Grup, Terkait Harga Tiket Pesawat di Wilayah NTT Yang Masih Mahal

MEDIA DIALOG NEWS, Labuhan Bajo NTT - Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena mengatakan, akan menemui pimpinan

Fantastik Anggaran yang Dikucurkan Oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Untuk SMP N 24

Fantastik Anggaran yang Dikucurkan Oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Untuk SMP N 24

MEDIA DIALOG NEWS, Medan - UPT SMP Negeri 24 yang berada di Jl. Metal Krakatau Ujung Kelurahan Tanjung Mulia Hilir

Calo di Samsat Asahan Rugikan Waktu Wajib Pajak yang Antri

Calo di Samsat Asahan Rugikan Waktu Wajib Pajak yang Antri

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran -  Wajib Pajak (WP) di kantor Samsat Asahan mengeluhkan soal waktu tunggu antrian. Pasalnya mereka acap

Fenomena Pesta Mewah di Pulau Flores: Antara Kebanggaan dan Ketergantungan

Fenomena Pesta Mewah di Pulau Flores: Antara Kebanggaan dan Ketergantungan

Oleh: Gregorius Cristison Bertholomeus, S.H., M.H. MEDIA DIALOG NEWS - Pesta adat merupakan bagian penting dari budaya Flores, Provinsi Nusa

Ketua BPD Talang Sakti Diduga Intimidasi Wartawan, Transparansi Pengelolaan Kebun Dipertanyakan

Ketua BPD Talang Sakti Diduga Intimidasi Wartawan, Transparansi Pengelolaan Kebun Dipertanyakan

MEDIA DIALOG NEWS, Mukomuko – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talang Sakti diduga tidak memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)

PPWI Kecam Keras Penangkapan, Penyiksaan, dan Pembunuhan Wartawan dalam Aksi Mahasiswa 25–30 Agustus 2025

PPWI Kecam Keras Penangkapan, Penyiksaan, dan Pembunuhan Wartawan dalam Aksi Mahasiswa 25–30 Agustus 2025

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengecam keras tindakan brutal aparat kepolisian yang diduga melakukan penangkapan,

Legiman Pranata Minta DUMAS di Polda Sumut Tentang Dugaan Pemalsuan Identitas oleh Anggota DPR RI Segera Dituntaskan

Legiman Pranata Minta DUMAS di Polda Sumut Tentang Dugaan Pemalsuan Identitas oleh Anggota DPR RI Segera Dituntaskan

MEDIA DIALOG NEWS, Medan – Legiman Pranata, seorang karyawan swasta minta Pengaduan Masyarakat (DUMAS) yang disampaikannya ke Polda Sumatera Utara

APMPB Pantau Kasus Judi Sabung Ayam yang Melibatkan Anggota DPRD Asahan

APMPB Pantau Kasus Judi Sabung Ayam yang Melibatkan Anggota DPRD Asahan

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran - Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Bangsa (APMPB) Kabupaten Asahan melakukan audensi ke Polres Asahan pada

Fikri Munthe, Aktivis Mahasiswa: Parpol “Gagal” Menawarkan Calon untuk Dipilih pada Pilkada Asahan 2024, Maka Rakyat Harus Pilih Kotak Kosong

Fikri Munthe, Aktivis Mahasiswa: Parpol “Gagal” Menawarkan Calon untuk Dipilih pada Pilkada Asahan 2024, Maka Rakyat Harus Pilih Kotak Kosong

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Aktivis mahasiswa Fikri Munthe melontarkan kritik tajam terhadap partai politik yang ia anggap telah "gagal"

Eksekusi Lahan Ricuh, Warga Sampali Bentrok dengan Pihak Keamanan

Eksekusi Lahan Ricuh, Warga Sampali Bentrok dengan Pihak Keamanan

MEDIA DIALOG NEWS, Sampali - Warga di Desa Sampali, Percut Sei Tuan terlibat bentrok dengan aparat Satpol PP, polisi, dan