MEDIA DIALOG NEWS, Kamboja – Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja semakin menyita perhatian dunia. Upaya mediasi yang dilakukan sejumlah negara sahabat hingga kini belum berhasil membawa kedua pihak pada solusi damai. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam, terutama bagi warga sipil yang terjebak di tengah ketegangan.
Menurut informasi yang diperoleh Media Dialog News, Kamboja—yang saat ini menjadi pusat operasi sejumlah perusahaan yang mempekerjakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural—terus mendapat serangan udara dari Thailand menggunakan senjata berat. Serangan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga rasa takut berkepanjangan bagi para pekerja migran yang jauh dari tanah air.
Sedikitnya enam hingga tujuh kali ledakan terdengar setiap hari di sekitar kawasan apartemen yang dihuni para WNI. Ledakan tersebut diduga berasal dari roket atau proyektil yang ditembakkan dari udara. “Enam sampai tujuh kali suara ledakan terdengar dekat apartemen kami,” ungkap X, WNI asal Asahan yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi Media Dialog News pada Rabu (24/12) malam. “Roket atau apalah, suaranya nyaring sekali,” lanjutnya dengan nada cemas.
Terpisah, sumber lain menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar seratusan WNI asal Asahan yang berada di Kamboja. “Banyak, Pak. Dari Asahan ada seratusan kayaknya. Banyak pokoknya,” ujar L melalui sambungan telepon WhatsApp di hari yang sama.
Hingga berita ini diturunkan pada Jumat (26/12) malam, beberapa WNI asal Asahan yang diketahui berada di Kamboja tidak dapat dihubungi. Pesan WhatsApp yang dikirim hanya berstatus centang satu, menambah kekhawatiran keluarga di kampung halaman yang menanti kabar.
Situasi ini menyoroti rapuhnya perlindungan bagi pekerja migran di kawasan konflik. Ketidakpastian nasib mereka menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia dalam memastikan keselamatan warganya. Di tengah dentuman senjata dan ancaman yang terus menghantui, para WNI hanya bisa berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk mengevakuasi mereka keluar dari zona berbahaya.(Rahmad)
