MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran, Sumatera Utara – Polemik dugaan penyalahgunaan dana proyek pembangunan jalan di belakang Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang, Kisaran, semakin memanas. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kontraktor Nasional (DPC ASKONAS) Kabupaten Asahan menegaskan akan menggugat Bupati Asahan jika dalam tujuh hari ke depan tidak ada tindakan tegas terhadap pejabat terkait yang terlibat dalam kasus ini.

Ultimatum DPC ASKONAS: 7 Hari atau Digugat

Dalam laporan pengaduan yang diajukan sebelumnya, DPC ASKONAS Asahan menyoroti pembayaran Rp. 805.398.221 oleh CV. Global Nusantara, yang dilakukan untuk mengganti kerugian negara akibat penyimpangan dana proyek. Namun, hingga kini, pejabat yang diduga bertanggung jawab, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), belum mendapatkan sanksi disiplin.

Dalam surat somasi yang baru diterbitkan, DPC ASKONAS menuntut Bupati Asahan untuk segera menandatangani surat penegasan sanksi hukum administrasi, sebagaimana yang seharusnya dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika tuntutan tersebut diabaikan, DPC ASKONAS akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Kisaran.

Apakah Bupati Asahan Melindungi Korupsi?

Ketua DPC ASKONAS Asahan, M. Hudian Ambril, dalam pernyataan resminya mempertanyakan sikap Bupati yang hingga kini belum mengambil langkah tegas terhadap kasus ini. “Jika sanksi tidak segera dijatuhkan, maka ada dugaan kuat bahwa Bupati Asahan secara tidak langsung melindungi praktik korupsi di wilayahnya,” ujarnya.

Surat somasi ini juga ditembuskan ke berbagai instansi terkait, termasuk Kejaksaan Negeri Kisaran, Inspektorat Kabupaten Asahan, LKPP, Komisi Informasi Publik, dan Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memastikan adanya pengawasan terhadap jalannya kasus.

Dampak bagi Transparansi Pemerintah

Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas pemerintahan Kabupaten Asahan. Jika somasi ini tidak ditanggapi, maka kredibilitas pemerintah daerah dalam menegakkan transparansi dan keadilan dipertaruhkan. Masyarakat kini menunggu langkah yang akan diambil oleh Bupati, apakah akan segera memberikan sanksi kepada pejabat yang diduga terlibat, atau justru berhadapan dengan gugatan hukum dari DPC ASKONAS di pengadilan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Asahan belum memberikan tanggapan resmi. (Edi Prayitno)