MEDIA DIALOG NEWS, Kepulauan Tanimbar — Di saat pemerintah kecamatan seolah kehilangan fungsi dan kepekaan terhadap kebutuhan dasar rakyat, seorang pengusaha muda asal Kelapa Satu yang dikenal dengan sapaan Bily justru tampil mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan negara. Tanpa seremoni, tanpa anggaran publik, ia membangun jembatan penghubung antar desa yang selama ini dibiarkan rusak dan membahayakan warga.
Langkah Bily sontak mendapat dukungan penuh dan apresiasi luas dari masyarakat lima desa di Kecamatan Wuarlabobar, yakni Desa Karatat, Wunlah, Wabar, Kilon, dan Abat. Bagi warga, apa yang dilakukan pengusaha muda ini bukan sekadar aksi sosial, melainkan bukti nyata bahwa kepedulian lebih bernilai daripada jabatan dan kewenangan.
Ironisnya, jembatan yang kini dibangun atas inisiatif pribadi itu sebelumnya merupakan sarana vital yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah kecamatan. Namun selama bertahun-tahun, kondisi jembatan yang rusak parah dibiarkan tanpa solusi, seolah keselamatan masyarakat bukan prioritas.
“Kalau bukan Bily, entah sampai kapan kami menunggu,” ujar seorang warga dengan nada geram. Pernyataan ini menjadi potret telanjang kegagalan negara di level paling dasar: melayani rakyatnya sendiri.
Tak berhenti pada pembangunan jembatan, Bily juga berperan sebagai pemasok sembako, pembeli hasil sumber daya alam masyarakat, sekaligus pihak yang memasang alat komunikasi dan jaringan internet di sejumlah desa. Sesuatu yang hingga kini belum mampu dihadirkan pemerintah secara memadai.
Kepada media ini, Bily menegaskan bahwa apa yang ia lakukan murni karena panggilan nurani.
“Saya hanya ingin masyarakat Wuarlabobar hidup lebih layak. Mereka berhak menikmati akses komunikasi, internet yang stabil, transportasi yang aman, dan kebutuhan pokok yang terjamin—seperti masyarakat di kota,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tamparan keras bagi pemerintah kecamatan Wuarlabobar, yang oleh warga dinilai lalai, acuh, dan tidak jeli melihat penderitaan masyarakat. Pemerintah bahkan disebut hanya “ada” ketika kritik dan sorotan publik mulai menguat, bukan saat rakyat membutuhkan kehadiran nyata.
“Pemerintah kecamatan seperti hidup dalam ketiadaan. Tidak hadir saat jembatan rusak, tidak hadir saat akses komunikasi lumpuh, tidak hadir saat warga kesulitan,” ungkap tokoh masyarakat setempat.
Situasi ini menciptakan kontras mencolok: seorang pengusaha muda tanpa kewenangan formal mampu bekerja nyata, sementara institusi pemerintah dengan kewenangan dan anggaran justru absen dari tanggung jawab.
Kini, Bily mendapat kedudukan terhormat di hati masyarakat Wuarlabobar—bukan karena kekuasaan, tetapi karena keberanian mengambil tanggung jawab yang ditinggalkan negara. Fenomena ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah: ketika rakyat lebih percaya pada individu daripada institusi, maka yang sedang runtuh bukan sekadar jembatan, melainkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu sendiri. ( Randy Fenan )
