MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Aksi “Indonesia Gelap” yang diinisiasi para mahasiswa dan tagar #KaburAjaDulu yang kini ramai di media sosial dinilai merupakan bentuk kekecewaan rakyat atas situasi negara saat ini. Demikian tanggapan Ketua PC PMII Asahan, Kemal Reza Muhammad melalui pesan WhatsApp kepada Redaksi, 20 Februari 2025 di Kisaran.

Kemarahan rakyat,  menurutnya dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran hingga Rp,306,69 triliun yang berdampak pada pelayanan publik, makan bergizi gratis (MBG), serta revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Kemal Reza Muhammad, menyebut bahwa “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi yang terjadi di Indonesia. “Masyarakat menaruh harapan pada presiden dan wakil presiden yang terpilih di Pilpres 2024. Namun, harapan rakyat justru dikecewakan, ujarnya.

Lebih lanjut Reza mengungkapkan bahwa masyarakat yang semula menaruh harapan tinggi bahwa pasca-pemilu nanti, para pemimpin dan elit akan memberikan harapan baru seperti lapangan pekerjaan, penghasilan tinggi, pendidikan gratis, akses mudah terhadap kesehatan, dan sejumlah harapan lain dari masyarakat Indonesia.

“Harapan itu ternyata tinggal harapan yang kemudian muncul kekecewaan. Bentuknya seperti demo dan tagar #KaburAjaDulu, antara lain,” ungkapnya.

Keresahan publik terhadap kondisi Indonesia tercermin dari adanya sejumlah paradoks, dan gerakan mahasiswa yang sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan representasi dari keresahan publik atau masyarakat Indonesia.

“Menurut saya, hal ini tidak menutup kemungkinan bakal terjadi juga di Kabupaten Asahan,” imbuhnya.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk merespon keresahan publik, namun beberapa pihak menilai bahwa respons tersebut belum cukup efektif. Salah satu langkah yang diambil adalah peninjauan ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga telah menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, namun implementasinya masih menuai kritik dari berbagai kalangan.

Reza menyebutkan Gerakan mahasiswa dan masyarakat yang terus berkembang menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses demokrasi semakin kuat. Para pengamat politik menyarankan agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Reza berharap masyarakat juga didorong untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa aspirasi mereka didengar.

“Kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia,” pungkasnya. (Red)