MEDIA DIALOG NEWS, Asahan — Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (DPD JPKP) Kabupaten Asahan mengkritik rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp1,83 triliun, meskipun daerah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Ketua DPD JPKP Asahan, Harpen Ramadhan, menyebut angka tersebut tidak mencerminkan potensi besar Asahan yang memiliki industri kelapa sawit, sektor perikanan, dan wisata alam.

Harpen mengungkapkan bahwa optimalisasi sektor strategis menjadi kunci utama dalam menggerakkan pertumbuhan PAD. Dengan 60 pabrik sawit dan luas lahan mencapai 77.287 hektare, limbah sawit yang dibiarkan mencemari lingkungan sebenarnya dapat diolah menjadi pupuk organik, yang berpotensi meningkatkan PAD hingga Rp122,6 miliar per tahun.

Potensi besar juga terlihat di sektor perikanan, dengan produksi tahunan mencapai 43.925 ton. Harpen menilai pemerintah belum mampu memaksimalkan hasil laut untuk mendukung pembangunan daerah. “Jangan sampai laut hanya menghidupi nelayan, tapi daerah tak pernah memetik hasilnya,” sindir Harpen.

Harpen turut menyayangkan pengelolaan wisata alam yang terabaikan, seperti air terjun Unong Sisapa dan wisata mangrove. Menurutnya, kemauan dan manajemen yang serius dapat mengubah destinasi tersebut menjadi sumber devisa yang signifikan. Selain itu, aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung disebutnya sebagai ancaman besar bagi PAD, dan membutuhkan sikap tegas dari pemerintah daerah.

“Sudah cukup kita jadi penonton. Jangan biarkan potensi besar kita terus jadi cerita indah tanpa realisasi,” kritik Harpen tajam. Ia mendesak Bupati dan Wakil Bupati Asahan untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah serta mengambil tindakan progresif demi kemajuan Asahan.

Harpen berharap Asahan dapat mewujudkan visi “maju dan berkelanjutan” dengan strategi pengelolaan yang matang. Kekayaan daerah, menurutnya, bukan hanya untuk dibanggakan, tetapi untuk dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. (Red)