Media Dialog News

Wilson Lalengke: “Jika Polisi Terbiasa Kriminalisasi Warga, Artinya Negara Sedang Sakit”

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Viralnya video pengakuan Alex Papa Rico, yang menuding langsung Irjen Fadil Imran sebagai pelaku kriminalisasi terhadap anaknya, Rico Pujianto, telah menggugah perhatian publik. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., turut angkat bicara dalam menanggapi kasus ini.

Wilson, yang dikenal sebagai aktivis lantang dalam dunia media warga, menyatakan bahwa tuduhan yang disampaikan melalui video tersebut adalah bentuk pengaduan publik yang sah. “Kalau rakyat kecil berani bicara dan menyebut nama jenderal polisi di ruang publik, itu bukan hal sepele. Itu jeritan dari hati terdalam, dan negara wajib menyikapinya dengan serius, bukan dengan pembenaran atau pembungkaman,” ujar Wilson dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Menurut Wilson, testimoni Alex Papa Rico merupakan tuduhan serius yang harus diselesaikan dengan proses hukum yang transparan. “Yang disampaikan dalam video itu bukan gosip. Itu tuduhan langsung. Jika benar, ini skandal hukum besar. Jika tidak benar, negara wajib membuktikannya lewat proses yang adil, bukan intimidatif,” tegasnya.

PPWI: Perjuangan Melawan Kriminalisasi

Sebagai Ketua Umum PPWI—organisasi yang membawahi ribuan pewarta warga di Indonesia dan di 25 negara—Wilson telah berulang kali bersuara dalam kasus kriminalisasi terhadap rakyat biasa. Ia bahkan pernah menjadi korban tekanan aparat akibat kritiknya terhadap lembaga negara.

“Kami sudah berkali-kali menghadapi kasus kriminalisasi terhadap rakyat. Polanya selalu sama: intimidasi, rekayasa hukum, dan pembungkaman media sosial. Jika sekarang yang dituding adalah perwira tinggi Polri, maka kita tidak boleh diam,” ujar Wilson.

Kritik Terbuka untuk Polri

Wilson mengkritik ketertutupan aparat dalam menghadapi tuduhan publik dan menilai bahwa reformasi di tubuh kepolisian tidak berjalan efektif. “Jangan jadikan pangkat dan jabatan sebagai tameng. Yang dituduh dalam video itu adalah Kabaharkam Polri, bukan perwira biasa. Jika tudingan ini tidak dibantah dengan bukti yang jelas, kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan runtuh,” katanya.

Ia juga mendesak lembaga-lembaga seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan pengawas independen lainnya untuk segera turun tangan menyelidiki kasus ini. Menurutnya, PPWI siap mengawal proses hukum dan memberikan ruang bagi korban untuk bersuara.

“Ini bukan sekadar soal individu. Ini adalah persoalan keadilan. Kalau polisi terbiasa melakukan kriminalisasi terhadap rakyat tanpa proses yang adil, maka negara sedang sakit. Dan jika negara sakit, maka kita semua terancam,” ungkap Wilson.

Imbauan untuk Menegakkan Keadilan

Wilson menutup pernyataannya dengan pesan kepada publik dan aparat hukum. “Buka mata, buka telinga. Jangan biarkan keadilan hanya menjadi hak mereka yang punya kuasa!” pungkasnya. (Tim-Red)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Berita Lainnya

Pasca Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Bandar Udara Fransiskus Xaverius Seda Maumere Beroperasi Kembali

Pasca Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Bandar Udara Fransiskus Xaverius Seda Maumere Beroperasi Kembali

MEDIA DIALOG NEWS, Sika NTT - Bandar Udara  Fransiskus Xaverius Seda Maumere kembali dibuka dan beroperasi dengan diterbitkannya NOTAM Aerodrome

Pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam Pembangunan Properti

Pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam Pembangunan Properti

Oleh: Edi Prayitno MEDIA DIALOG NEWS - Dalam dunia konstruksi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah syarat wajib bagi siapa pun

Polres Pohuwato Bungkam Masalah PETI di Wilayah Hukum Pohuwato, Begini kata koordinator AMM

Polres Pohuwato Bungkam Masalah PETI di Wilayah Hukum Pohuwato, Begini kata koordinator AMM

MEDIA DIALOG NEWS, Pohuwato - Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Pohuwato telah lama menjadi sorotan, namun terkesan

HUT Ke-6 Himpunan Mahasiswa Studi Pemerintahan UNU Gorontalo: E-Sport, Diskusi Publik, dan Spirit Organisasi Warnai Perayaan

HUT Ke-6 Himpunan Mahasiswa Studi Pemerintahan UNU Gorontalo: E-Sport, Diskusi Publik, dan Spirit Organisasi Warnai Perayaan

MEDIA DIALOG NEWS, Gorontalo – Memperingati hari lahirnya yang ke-6, Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Pemerintahan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo

GERIMIS PADA HATIKU

GERIMIS PADA HATIKU

Oleh: Halimah Landai kaki saat melangkah turun menjejak tanah ini Berlumut pada onggokan pasir dan batu Angin yang menyulir semilir

Maret Samuel Sueken dan Peran Krusial JPKP dalam Perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara

Maret Samuel Sueken dan Peran Krusial JPKP dalam Perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara

MEDIA DIALOG NEWS, Ibu Kota Nusantara — Pada perayaan HUT RI ke-79, Maret Samuel Sueken, Ketua Umum dan Pendiri JPKP

Koordinator Nasional Forum Bersama IKN Muliandy Nasution: Arsitek Keuangan Indonesia yang Mengubah Lanskap Ekonomi

Koordinator Nasional Forum Bersama IKN Muliandy Nasution: Arsitek Keuangan Indonesia yang Mengubah Lanskap Ekonomi

MEDIA DIALOG NEWS - Sosok pionir di dunia keuangan Indonesia, Ir. Muliandy Nasution, M.H., M.M., MBA., CPM., IPM., ASEAN ENG,

Kelompok Tani Pandang Laut dan Arin Manesan Wuarlabobar Tuntut Dinas Pertanian atas Keterlambatan Benih Padi

Kelompok Tani Pandang Laut dan Arin Manesan Wuarlabobar Tuntut Dinas Pertanian atas Keterlambatan Benih Padi

MEDIA DIALOG NEWS, Wuarlabobar - Dua kelompok tani dari Kecamatan Wuarlabobar, yakni Pandang Laut dan Arin Manesan, mengungkapkan kekecewaan mereka

DPC GRIB JAYA Kabupaten Deli Serdang Menghadiri Acara Pelantikan Ketua DPC GRIB JAYA Kota Binjai

DPC GRIB JAYA Kabupaten Deli Serdang Menghadiri Acara Pelantikan Ketua DPC GRIB JAYA Kota Binjai

MEDIA DIALOG NEWS, Binjai -  Ketua DPC GRIB JAYA Deli Serdang Ardi Waris (Kacuk) bersama kader GRIB JAYA Sekabupaten Deli

Paslon Cabup-Cawabup Abaikan Hutang Pilkada, Resahkan Tim dan Simpatisan

Paslon Cabup-Cawabup Abaikan Hutang Pilkada, Resahkan Tim dan Simpatisan

MEDIA DIALOG NEWS, Kepulauan Tanimbar – Sejumlah anggota tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang gagal terpilih pada