Oleh: Edi Prayitno
Almarhum Bapak pernah bilang, “Jangan berurusan sama Polisi.” Ia bercerita tentang pengalamannya bersama polisi, jauh sebelum aku lahir. Aku memahami bahwa bapak trauma melihat aparat hingga berpesan seperti itu kepadaku. “Kalau bisa jangan kau berurusan sama Polisi, apalagi dalam urusan pidana. Baik-baiklah kau sebagai warga negara, patuhi semua aturan lalu lintas, jangan berkelahi apalagi mencuri. Pokoknya jangan melanggar peraturan yang dibuat polisi,” begitu nasihatnya.
Bapak hanya tamatan SR (Sekolah Rakyat), hidup di tiga zaman: Penjajahan Belanda, Jepang, dan masa kemerdekaan. Soal polisi, ia banyak bercerita tentang pengalaman pahitnya. Tapi dalam tulisan ini, aku bukan hendak mengisahkan trauma bapak, melainkan pengalamanku sendiri.
Waktu itu aku masih SMP. Bersama bapak, kami naik motor Honda CB 100 dari Kisaran menuju Parapat, Danau Toba. Aku lupa tanggal dan bulannya, kemungkinan antara tahun 1976–1979. Meski sudah lama, peristiwanya masih jelas di ingatan. Bapak “disalahkan” oleh polisi hanya karena bertanya jalan keluar. Pintu masuk dan keluar ke Danau Toba berbeda, dan karena bapak tidak tahu, ia mengira jalannya sama.
Saat hendak keluar dari pintu masuk, bapak bertanya kepada polisi. Mereka langsung meminta SIM dan STNK. Semua lengkap. Bapak menjelaskan bahwa ia baru pertama kali ke Danau Toba dan tidak tahu jalur keluar. Tapi polisi malah memarahi, menyebut bapak tidak tahu rambu dan tanda larangan.
Ada dua polisi di gerbang. Mereka meminta uang. Terpaksalah bapak menyerahkan sejumlah uang agar surat-surat kendaraan tidak ditahan. Kami disuruh balik arah, menyusuri jalan keluar hingga ke ujung kota Parapat, lalu kembali ke Pematang Siantar dan pulang ke Kisaran.
Di perjalanan, bapak berkata padaku, “Bigitulah Polisi, semua jadi duit.” Ia benar-benar kesal. Bahkan sebelum sampai di pos jaga, bapak sempat menurunkan aku, mematikan motor, dan menuntunnya. Aku mengikuti dari belakang sambil memegang motor. Tapi tetap saja kami dianggap melanggar. Bapak sempat berdebat, namun karena diancam akan ditilang, ia terpaksa menuruti. Aku lupa berapa uang yang diberikan, tapi bapak bilang ia marah dan sakit hati diperlakukan seperti itu.
Setelah dewasa, saat kuliah di USU Medan, meski tak punya motor sendiri, aku mengurus SIM C agar tak dirazia saat meminjam motor kawan. Aku selalu pakai helm dan membawa STNK. Aku berusaha patuh aturan lalu lintas. Tapi tetap saja, aku pernah dimintai uang gara-gara berhenti di zebra cross saat menunggu lampu hijau. Aku melawan, karena bukan aku saja yang salah. Banyak pengendara lain juga berhenti di tempat yang sama.
Setelah diperiksa SIM dan STNK, aku berikan kartu mahasiswa. Kubilang aku sedang terburu-buru mengejar kelas. “Lagian ini bukan kereta saya, Pak. Ini kereta dosen saya. Bapak lihat saja nama dosen saya di STNK-nya,” ujarku, sambil menegaskan bahwa aku tak punya uang. Akhirnya aku diberi surat tilang. Aku marah, karena yang salah bukan aku saja. Tapi karena aku yang paling dekat dengan polisi, aku yang ditangkap. “Sial!” kataku mengumpat. Lebih sial lagi karena aku tak memenuhi permintaan mereka, sebab memang tak bawa uang.
Kasus ketiga terjadi saat aku sudah menjadi wartawan. Waktu itu aku meliput kasus pencurian di pasar tradisional. Aku datang lebih dulu dari polisi, mencatat kronologi dari para saksi, dan mengambil beberapa foto. Ketika polisi datang, aku memperkenalkan diri dan menunjukkan ID pers. Tapi bukannya dihargai, aku justru diminta menghapus foto dan menjauh. Salah satu polisi berkata, “Wartawan bikin ribut saja, nanti kami yang susah.” Aku terdiam, menahan marah. Tugasku mencatat fakta, bukan mengganggu. Tapi sejak itu aku makin paham: sebagian aparat tidak nyaman dengan transparansi, apalagi jika berpotensi disorot publik.
Pengalaman-pengalaman ini tidak membuatku membenci institusi kepolisian, tetapi membuatku lebih waspada dan kritis. Aku percaya masih banyak polisi yang baik dan bekerja dengan integritas. Namun sistem dan budaya yang permisif terhadap pungli dan intimidasi harus dibenahi. Trauma bapak dan tiga pengalaman burukku menjadi pengingat bahwa keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal perlakuan manusiawi.
Sebagai warga negara dan sebagai jurnalis, aku tetap berusaha taat aturan. Tapi aku juga tidak akan diam jika melihat ketidakadilan. Karena kadang, suara kecil dari pengalaman pribadi bisa menjadi gema perubahan yang lebih besar.
(Kisah nyata ini telah diikutsertakan dalam lomba menulis PPWI)
