MEDIA DIALOG NEWS, Medan – Dalam masyarakat yang semakin kritis, menjadi seorang pejabat publik bukanlah tugas yang mudah. Selain bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, seorang pejabat publik harus siap menerima kritik dari berbagai pihak. Kritik ini tidak hanya terbatas pada satu persoalan, tetapi bisa mencakup berbagai urusan.
Muhammad Zulfahri Tanjung, seorang pegiat sosial, menyatakan bahwa seorang pemimpin harus siap menjadi kotak pos kritik untuk semua urusan. “Menurut saya, berada di wilayah publik adalah paket lengkap. Harus siap menjadi kotak pos kritik untuk semua urusan,” katanya saat berada di Bidang Propam Poldasu pada Rabu, 22 Januari 2024.
Pendapat ini mencerminkan pandangan luas di masyarakat bahwa transparansi dan keterbukaan terhadap kritik adalah aspek penting dalam kepemimpinan. Banyak warga setuju bahwa seorang pemimpin harus mampu mendengarkan keluhan warganya di mana pun mereka berada, tanpa terkecuali.
Namun, kondisi di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa hampir seluruh pejabat pemerintah daerah tidak suka dikritik, terutama mengenai dugaan pungli dan korupsi. Sebagai contoh, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 di Kabupaten Padang Lawas Utara diduga telah dikorupsi secara berkelompok oleh sejumlah orang yang berkepentingan di kabupaten tersebut. Banyak rekan-rekan dan mahasiswa yang menyuarakan temuan ini, baik di Kejari Padang Lawas Utara maupun di DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, namun hingga kini sepertinya belum ada tindakan tegas.
“Bagaimana daerah itu bisa berkembang jika para pejabatnya diduga suka korupsi,” ujar Tanjung.
Selain itu, masyarakat juga melihat pentingnya peran media dan organisasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pejabat publik. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan. (Red)
