MEDIA DIALOG NEWS, Asahan, 19 Januari 2026 – Puluhan mahasiswa dan masyarakat sipil di Kabupaten Asahan turun ke jalan menolak rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Aksi yang digelar Senin pagi di Tugu Una ini diikuti sekitar 50 orang dengan semangat solidaritas yang kuat. Mereka bergerak ke Gedung DPRD Asahan untuk menyampaikan aspirasinya. Spanduk penolakan dan poster bertuliskan kritik terhadap elite politik mewarnai jalannya demonstrasi, sementara orasi bergema di tengah kerumunan.
Koalisi menilai penunjukan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah mundur demokrasi. Mereka menegaskan, hak rakyat untuk memilih pemimpin daerah tidak boleh dirampas oleh elite politik. “Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal masa depan demokrasi Indonesia,” ujar salah satu orator dengan suara lantang, disambut tepuk tangan dan sorakan massa.
Selain isu politik, massa juga menyoroti nasib guru honorer. Ribuan tenaga pendidik di Asahan terancam dirumahkan, dan hal ini dianggap sebagai kebijakan yang melemahkan kualitas pendidikan. “Feed them but don’t teach them—kasih makan tapi jangan kasih pintar. Itu kritik tajam kami terhadap kebijakan yang merugikan generasi muda,” kata koordinator lapangan, Irvan Harahap. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa pendidikan bisa dikorbankan demi kepentingan fiskal semata.
Demokrasi dan Ancaman Orde Baru
Aksi ini tidak berhenti pada tuntutan lokal. Koalisi berencana mengirimkan simbol peringatan berupa korek kuping dan obat tetes mata kepada BEM se-Indonesia serta organisasi Cipayung. Pesan yang ingin mereka sampaikan jelas: mahasiswa harus membuka mata dan telinga terhadap ancaman demokrasi.
Lebih jauh, mereka menyebut wacana penunjukan kepala daerah sebagai tanda kembalinya praktik politik ala Orde Baru. Bagi mereka, demokrasi yang diperjuangkan sejak reformasi kini berada di persimpangan jalan. “Selamat datang di Orde Baru, salam setengah merdeka,” tutup pernyataan koalisi, menegaskan bahwa perjuangan akan berlanjut hingga ada respon nyata dari Istana maupun DPR RI.
Konteks Politik dan Sosial
Isu penunjukan kepala daerah oleh DPRD bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut legitimasi politik. Pemilihan langsung selama ini dianggap sebagai mekanisme yang memberi ruang partisipasi rakyat. Dengan adanya wacana penunjukan, koalisi menilai demokrasi lokal akan kehilangan makna, dan rakyat hanya menjadi penonton dalam proses politik.
Di sisi lain, ancaman terhadap guru honorer memperlihatkan dimensi sosial dari kebijakan pemerintah daerah. Jika tenaga pendidik dirumahkan, bukan hanya kesejahteraan mereka yang terancam, tetapi juga kualitas pendidikan anak-anak Asahan. Koalisi menilai hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi muda.
Aksi ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil masih memegang peran penting sebagai pengawal demokrasi. Mereka menyerukan agar publik tidak diam menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. “Kami tidak akan berhenti sampai suara rakyat benar-benar didengar,” tegas Irvan Harahap. (Red)
