MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.34.933.157.564,00 untuk sub kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sekolah dalam Tahun Anggaran 2025. Nilai fantastis ini memunculkan pertanyaan di kalangan pemerhati kebijakan publik: seberapa efektif kegiatan tersebut, dan bagaimana rincian penggunaannya?
Anggaran Jumbo, Rincian Minim
Jika dibandingkan dengan program serupa di kabupaten lain, alokasi ini tergolong luar biasa besar. Namun, hingga kini belum tersedia informasi publik yang menjelaskan secara rinci:
- Berapa jumlah fasilitas kesehatan dan sekolah yang akan dilibatkan?
- Metode deteksi seperti apa yang digunakan?
- Apakah alat tes Napza akan dibagikan secara massal, atau hanya dilakukan sampling?
- Apa indikator keberhasilan kegiatan ini?
Tanpa transparansi, publik sulit menilai apakah anggaran tersebut benar-benar dialokasikan untuk pencegahan yang berdampak atau sekadar memenuhi formalitas program tahunan.
Deteksi Dini: Penting, Tapi Harus Terukur
Deteksi dini penyalahgunaan Napza memang krusial, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Namun, efektivitasnya bergantung pada pendekatan yang digunakan. Tes acak tanpa pendampingan psikososial, misalnya, bisa menimbulkan stigma tanpa menyelesaikan akar masalah.
“Kalau hanya tes urine massal tanpa edukasi dan rehabilitasi, itu bukan deteksi dini—itu hanya pencitraan,” ujar seorang pemerhati kebijakan kesehatan yang enggan disebutkan namanya.
Publik Berhak Tahu
Dalam era keterbukaan informasi, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran sebesar Rp.34,9 miliar digunakan. Apakah ada pelatihan tenaga medis? Apakah sekolah dilibatkan dalam penyuluhan? Apakah ada evaluasi dari tahun sebelumnya?
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Dr. Hari Sapna MKM tidak pernah mau menjawab konfirmasi media ini. Surat permohonan wawancara dan/atau konfirmasi tertulis pernah dilayangkan tetapi tidak dibalas. Namun demikian, redaksi akan mencoba sekali lagi menyurati ulang terkait masalah ini.
Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, program sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi di mata publik.
Dialog Online News akan terus memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan ini dan menyajikan informasi yang berimbang, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Edi Prayitno)
