MEDIA DIALOG NEWS, Popayato – Gelaran hiburan rakyat “Hoya-Hoya” di Lapangan Proklamasi Popayato kini tengah berada di bawah tekanan publik. Persatuan Pelajar Mahasiswa Popayato Barat Gorontalo (PPMPB-G) secara resmi menuntut penghentian seluruh aktivitas di lokasi tersebut karena diduga kuat melanggar prosedur hukum serta mengancam keselamatan warga.
Ketua Umum PPMPB-G, Gusram Rupu, menegaskan bahwa ada empat masalah krusial yang menjadi dasar tuntutan mereka:
- Kedok Permainan Berhadiah yang Mengarah ke Perjudian
PPMPB-G menemukan indikasi kuat bahwa permainan di lokasi tersebut hanyalah kamuflase untuk praktik perjudian. Mekanisme permainan dinilai telah diatur sedemikian rupa guna memeras keuntungan dari pengunjung, yang secara hukum masuk dalam ranah tindak pidana perjudian terselubung.
- Ancaman Keselamatan pada Wahana Permainan
Keamanan pengunjung, terutama anak-anak, berada dalam risiko tinggi. Hal ini dikarenakan sejumlah wahana yang beroperasi diduga tidak mengantongi izin kelayakan teknis dan minim pengawasan standar keselamatan, sehingga potensi kecelakaan fatal sewaktu-waktu bisa terjadi.
- Semrawutnya Pengelolaan: Parkir Liar dan Sampah
Selain masalah pidana, dampak sosial dan lingkungan juga menjadi sorotan:
Pungutan Ilegal: Parkir di sekitar lokasi dikelola secara tidak resmi, di mana hasilnya diduga mengalir ke kantong pribadi atau kelompok tertentu tanpa masuk ke kas daerah.
Kerusakan Lingkungan: Merujuk pada rekam jejak sebelumnya, penyelenggara dinilai tidak bertanggung jawab atas kebersihan lapangan, menyebabkan penumpukan sampah di area publik tersebut.
- Dugaan “Backingan” dan Lemahnya Pengawasan Kepolisian
Poin yang paling disorot adalah peran Kepolisian Resort Popayato. PPMPB-G mempertanyakan mengapa aktivitas yang dianggap melanggar hukum ini terkesan dibiarkan. Muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai adanya oknum aparat yang menjadi pembenteng (backing) di balik operasional Hoya-Hoya.
“Kami menilai kegiatan Hoya-Hoya ini melanggar secara hukum maupun prosedural. Mengapa dibiarkan oleh pihak kepolisian? Kami melihat ada pembiaran dan dugaan adanya ‘backingan’ dari pihak penegak hukum,” tegas Gusram Rupu.
Tuntutan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Mengingat belum adanya klarifikasi dari pihak penyelenggara maupun kepolisian, PPMPB-G mendesak Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera:
- Mengevaluasi Total seluruh perizinan dan prosedur operasional kegiatan.
- Menindak Tegas segala bentuk pelanggaran pidana, khususnya praktik perjudian.
- Menutup Secara Permanen kegiatan Hoya-Hoya demi menjamin ketertiban umum.
Kini, bola panas berada di tangan pihak berwenang. Transparansi sangat dibutuhkan untuk membuktikan apakah hukum di masih tegak berdiri atau justru tunduk pada kepentingan kelompok tertentu. (Red)
