Media Dialog News

Wilson Lalengke: “Jika Polisi Terbiasa Kriminalisasi Warga, Artinya Negara Sedang Sakit”

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Viralnya video pengakuan Alex Papa Rico, yang menuding langsung Irjen Fadil Imran sebagai pelaku kriminalisasi terhadap anaknya, Rico Pujianto, telah menggugah perhatian publik. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., turut angkat bicara dalam menanggapi kasus ini.

Wilson, yang dikenal sebagai aktivis lantang dalam dunia media warga, menyatakan bahwa tuduhan yang disampaikan melalui video tersebut adalah bentuk pengaduan publik yang sah. “Kalau rakyat kecil berani bicara dan menyebut nama jenderal polisi di ruang publik, itu bukan hal sepele. Itu jeritan dari hati terdalam, dan negara wajib menyikapinya dengan serius, bukan dengan pembenaran atau pembungkaman,” ujar Wilson dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Menurut Wilson, testimoni Alex Papa Rico merupakan tuduhan serius yang harus diselesaikan dengan proses hukum yang transparan. “Yang disampaikan dalam video itu bukan gosip. Itu tuduhan langsung. Jika benar, ini skandal hukum besar. Jika tidak benar, negara wajib membuktikannya lewat proses yang adil, bukan intimidatif,” tegasnya.

PPWI: Perjuangan Melawan Kriminalisasi

Sebagai Ketua Umum PPWI—organisasi yang membawahi ribuan pewarta warga di Indonesia dan di 25 negara—Wilson telah berulang kali bersuara dalam kasus kriminalisasi terhadap rakyat biasa. Ia bahkan pernah menjadi korban tekanan aparat akibat kritiknya terhadap lembaga negara.

“Kami sudah berkali-kali menghadapi kasus kriminalisasi terhadap rakyat. Polanya selalu sama: intimidasi, rekayasa hukum, dan pembungkaman media sosial. Jika sekarang yang dituding adalah perwira tinggi Polri, maka kita tidak boleh diam,” ujar Wilson.

Kritik Terbuka untuk Polri

Wilson mengkritik ketertutupan aparat dalam menghadapi tuduhan publik dan menilai bahwa reformasi di tubuh kepolisian tidak berjalan efektif. “Jangan jadikan pangkat dan jabatan sebagai tameng. Yang dituduh dalam video itu adalah Kabaharkam Polri, bukan perwira biasa. Jika tudingan ini tidak dibantah dengan bukti yang jelas, kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan runtuh,” katanya.

Ia juga mendesak lembaga-lembaga seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan pengawas independen lainnya untuk segera turun tangan menyelidiki kasus ini. Menurutnya, PPWI siap mengawal proses hukum dan memberikan ruang bagi korban untuk bersuara.

“Ini bukan sekadar soal individu. Ini adalah persoalan keadilan. Kalau polisi terbiasa melakukan kriminalisasi terhadap rakyat tanpa proses yang adil, maka negara sedang sakit. Dan jika negara sakit, maka kita semua terancam,” ungkap Wilson.

Imbauan untuk Menegakkan Keadilan

Wilson menutup pernyataannya dengan pesan kepada publik dan aparat hukum. “Buka mata, buka telinga. Jangan biarkan keadilan hanya menjadi hak mereka yang punya kuasa!” pungkasnya. (Tim-Red)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Placement tidak ditentukan.

Berita Lainnya

Blok Masela di Tanimbar, Antara Harapan Besar dan Tanggung Jawab Kemanusiaan

Blok Masela di Tanimbar, Antara Harapan Besar dan Tanggung Jawab Kemanusiaan

MEDIA DIALOG NEWS, Tanimbar — Di ufuk timur Nusantara, harapan besar tengah bertumbuh seiring hadirnya proyek strategis nasional Blok Masela.

Batik Lintas 5, Wujud Kemandirian Warga Binaan Lapas Cipinang di Hari Batik Nasional

Batik Lintas 5, Wujud Kemandirian Warga Binaan Lapas Cipinang di Hari Batik Nasional

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Peringatan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober menjadi momentum bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I

Polresta Jambi Gelar Apel Operasi Zebra 2025, Ajak Masyarakat Bangun Budaya Tertib Lalu Lintas

Polresta Jambi Gelar Apel Operasi Zebra 2025, Ajak Masyarakat Bangun Budaya Tertib Lalu Lintas

MEDIA DIALOG NEWS, Jambi — Polresta Jambi melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra 2025 di Lapangan Hijau Polresta Jambi, Senin

Kemendagri Tegaskan Ormas Tidak Berwenang Menjalankan Fungsi Penegak Hukum

Kemendagri Tegaskan Ormas Tidak Berwenang Menjalankan Fungsi Penegak Hukum

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas

Tasyakuran Dinas Damkar DKI: Merajut Kebahagiaan di Bulan Ramadhan

Tasyakuran Dinas Damkar DKI: Merajut Kebahagiaan di Bulan Ramadhan

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menggelar tasyakuran sederhana di basecamp Jakarta Barat,

Dewan Pengupahan Sepakati dan Tetapkan UMK Kabupaten Asahan Tahun 2025 Menjadi Rp.3.265.908,21, Naik sebesar Rp.199.327,7 dari Tahun Sebelumnya

Dewan Pengupahan Sepakati dan Tetapkan UMK Kabupaten Asahan Tahun 2025 Menjadi Rp.3.265.908,21, Naik sebesar Rp.199.327,7 dari Tahun Sebelumnya

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Dewan Pengupahan Kabupaten Asahan yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha

Kemendagri dan Kementerian PPPA Perkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Pengarusutamaan Gender di Daerah

Kemendagri dan Kementerian PPPA Perkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Pengarusutamaan Gender di Daerah

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA

Vonis Jekson Sihombing: Penegakan Hukum versus Pembungkaman Aktivisme di Indonesia

Vonis Jekson Sihombing: Penegakan Hukum versus Pembungkaman Aktivisme di Indonesia

MEDIA DIALOG NEWS, Pekanbaru – Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1357/Pid.B/2025/PN Pbr yang menjatuhkan vonis berat, 6 tahun penjara, kepada

Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Resmi Terdaftar di Asahan: Langkah Strategis Menuju Pemberdayaan Masyarakat

Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Resmi Terdaftar di Asahan: Langkah Strategis Menuju Pemberdayaan Masyarakat

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran - Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) kini resmi tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah di Kabupaten

Ratusan Sopir Angkutan Kota Bekasi Gelar Aksi Unjuk Rasa

Ratusan Sopir Angkutan Kota Bekasi Gelar Aksi Unjuk Rasa

MEDIA DIALOG NEWS, Bekasi - Sebanyak 300 sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan aksi mogok di