MEDIA DIALOG NEWS, Boalema – Gelombang kekecewaan mulai mencuat dari kalangan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boalemo. Mereka menyoroti dugaan hilangnya hak atas dana iuran KORPRI yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan anggota, termasuk saat sudah memasuki masa pensiun.
Selama bertahun-tahun semasa aktif, para ASN rutin dipotong iuran KORPRI. Sesuai ketentuan, dana tersebut tidak dikirim ke pusat, melainkan dikelola secara lokal oleh unit kerja di masing-masing daerah. Sayangnya, sejak empat tahun terakhir, banyak pensiunan di Boalemo tidak lagi menerima hak atas dana tersebut, bahkan tak mendapat informasi apapun terkait penggunaannya.
“Ini bukan soal belas kasih, tapi hak mereka sebagai pensiunan. Potongan KORPRI itu dikumpulkan selama mereka berdinas aktif, lalu ke mana semua dana itu sekarang?” ujar Anton Adjami, tokoh masyarakat sekaligus perwakilan suara pensiunan.
Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa persoalan ini sudah menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum (APH) dan tengah dalam proses penyelidikan. Namun, ia menuntut agar proses ini tidak dibiarkan mandek dan semua pihak yang terlibat segera dipanggil serta dimintai pertanggungjawaban.
Dalam keterangannya, para pensiunan meminta agar:
- Dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan iuran KORPRI selama 5 tahun terakhir.
- Ada klarifikasi terbuka dari pihak pengurus KORPRI Boalemo terhadap hak-hak pensiunan.
- Jika terbukti ada penyimpangan, oknum terkait segera diproses secara hukum.
“Jangan jadikan KORPRI hanya seremoni tiap tanggal 17, tapi abaikan hak-hak anggotanya. Mereka punya hak untuk tahu ke mana dana mereka digunakan, karena sampai hari ini tak pernah ada transparansi.” tambah Anton.
Pihak masyarakat dan para pensiunan berharap media lokal mengangkat persoalan ini sebagai bentuk keberpihakan pada keadilan dan transparansi publik. (Gusram)
