Oleh: Edi Prayitno (Jurnalis Investigatif & Pemerhati Tata Kelola Publik)
MEDIA DIALOG NEWS – Di tengah derasnya arus informasi dan tuntutan transparansi, pejabat publik di Indonesia menghadapi ujian yang semakin kompleks: bukan hanya soal kebijakan, tapi soal kepekaan, komunikasi, dan integritas. Beberapa kasus terbaru menunjukkan bahwa krisis bukan selalu berasal dari niat buruk, melainkan dari ketidaksadaran akan dampak sosial dan cara menyampaikan kebijakan.
Salah satu contoh mencolok adalah polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kenaikan hingga 250% memicu gelombang protes dari masyarakat. Alih-alih meredakan ketegangan, respons pejabat justru memperkeruh suasana. Di sini, kita melihat bahwa komunikasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kepemimpinan yang etis dan empatik.
Integritas yang Terkikis
Survei Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2025 menempatkan integritas sebagai tantangan utama bagi pejabat publik. Transparency International pun menempatkan Indonesia di peringkat 115 dalam Indeks Persepsi Korupsi, dengan skor stagnan di angka 34 dari 100. Fenomena pemalsuan ijazah, penyalahgunaan jabatan, dan konflik kepentingan masih menjadi bayang-bayang kelam di balik meja kekuasaan.
Ironisnya, banyak pejabat yang mengklaim “pengabdian” namun gagal menunjukkan akuntabilitas. Amanah publik seharusnya menjadi panggilan nurani, bukan sekadar jabatan administratif.
Kepemimpinan Digital yang Tertinggal
Di era digital, pejabat publik dituntut untuk adaptif dan transparan. Namun kenyataannya, banyak yang belum siap menghadapi transformasi digital. Kesenjangan talenta, minimnya infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan membuat pelayanan publik berjalan lambat dan tidak responsif.
Padahal, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal membangun kepercayaan melalui akses informasi yang terbuka dan partisipatif.
Menata Ulang Paradigma Kepemimpinan
Tulisan ini bukan sekadar kritik, melainkan ajakan untuk menata ulang paradigma kepemimpinan publik. Pejabat bukan hanya pengelola anggaran, tapi penjaga harapan rakyat. Mereka harus hadir dengan empati, mendengar dengan hati, dan bertindak dengan integritas.
Kita butuh pemimpin yang tidak hanya cerdas secara teknis, tapi juga bijak secara moral. Yang mampu berkata jujur di tengah tekanan, dan memilih jalan sunyi demi kebaikan bersama.
Sebagaimana kutulis dalam Buku Menapak Sunyi, “Kepemimpinan sejati bukan tentang sorotan, tapi tentang keberanian menjaga nilai di ruang yang tak terlihat.” Semoga tulisan ini menjadi pengingat bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese. (**)
