MEDIA DIALOG NEWS – Mencuatnya kasus ini ketika pada awal Tahun 2024 terdapat Spanduk Kecil berisi pengumuman “DIJUAL Tanah dan Bangunan ini Tanpa Perantara. Hub.HP.0811629123” Penulis sempat menghubungi nomor yang tertera di Pengumuman, namun tidak mendapat respons dari si Penjual karena HP tidak diangkat.
Maka ramailah warga kota Kisaran di Media Sosial Facebook membahasnya. Pro dan kontra pun terjadi, terlebih rasa penasaran warga yang mengetahui Sejarah Eks Pasar Kisaran secara defakto tetapi tidak mengetahui secara pasti persoalan hukumnya (dejure) serta bagaimana selukbeluk kronologis beralihnya “Aset Pemkab Asahan” kepada pihak ketiga.
Pertanyaan paling kencang saat itu adalah “Siapa orang yang berani menjual tanah dan bangunan eks Pasar Kisaran?” Siapakah pemiliknya?” Berapa harganya? Apakah eks pasar kisaran itu asset Pembkab Asahan atau Tidak?
Pemkab Asahan Tidak Tahu
Jangankan Rakyat, Pemkab Asahan sendiri kehilangan jejak asal-muasal mengenai status eks Pasar Kisaran. Terbukti pada tanggal 18 Maret 2024, Sekda Drs John Hardi Nasution, Msi (ketika itu, red) memerintahkan Inspektur Kabupaten Asahan dengan nomor surat : 500.17/1218/um. BKAD/III/2024. Perihal investigasi atas aduan masyarakat tentang adanya indikasi kecurangan terhadap asset.
Namun dari keyakinan pihak Pemkab Asahan sendiri cq Dinas BKAD Kabupaten Asahan, Dinas Koperasi dan Perdagangan (KOPDAG), dan Camat Kota Kisaran Timur menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Eks Pasar Kisaran tidak tercatat sebagai Milik Pemkab Asahan. Hal ini pernah terungkap di dalam rapat kordinasi di ruang Briefing Mapolres Asahan terkait kericuhan saat pengukuran SHM tanah Eks Pasar Kisaran, Rabu (23 Oktober 2024).
Wajar saja jika ada penolakan dari sebagian Masyarakat sekitar Lokasi terhadap pemagaran menutup akses jalan pintas yang berada di sebelah kiri Gedung eks Pasar Kisaran. Pasalnya, sejak lama jalan tersebut menjadi lintasan alternatif dari Jalan Hasanuddin ke jalan Imam Bonjol mengarah ke Jalan Cipto Kisaran.
Permintaan Warga
Penolakan warga sekitar Lokasi bukan terhadap legalitas hak kepemilikan atas tanah dan bangunan eks Pasar Kisaran, mereka hanya meminta agar jalan mereka tidak ditutup. Itu saja.
Hal ini terungkap saat sejumlah warga dan GRIB Asahan melakukan unjuk rasa ke DPRD dan Kantor Bupati Asahan, Senin 10 Maret 2025. Permintaan mereka jangan menutup akses jalan warga.
Kedatangan massa GRIB Jaya Asahan bersama Masyarakat Pasar Kisaran untuk menuntut DPRD Asahan dan Bupati Asahan bersikap tegas dan merekomondasikan penghentian pembongkaran badan jalan yang di bangun pagar oleh oknum yang mengaku pemilik gedung pasar kisaran.
“Kami minta DPRD dan Bupati Asahan harus tegas, dengan mengembalikan fungsi jalan itu demi kepentingan umum yang saat ini telah di pagar oleh oknum yang mengaku pemilik gedung pasar kisaran tersebut,” ujar kordinator Lapangan aksi Syafrizal Ritonga.
Masih menurut Syafrizal, bahwasanya persoalan sengketa keabsahan kepemilikan gedung pasar kisaran saat ini masih berjalan di peradilan negeri (PN) Kisaran dan Polres Asahan, harus nya pihak tertentu jangan menyulut api yang dapat memperkeruh suasana.
Tidak Ada IMB dan PBG
Sebelumnya Ok.Rasyid (Tokoh Masyarakat Melayu Asahan) menjelaskan kepada Penulis, bahwa bangunan Eks Pasar Kisaran diketahui belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR Asahan. Meski begitu, pengusaha tetap melanjutkan pembangunan dan bahkan memagari jalan dengan seng. Saat mengetahui jalan umum itu hendak ditutup, warga melakukan aksi protes dengan merobohkan tiang penyangga yang ada di sekitar bangunan.
Ok.Rasyid mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki pejabat terkait yang dianggap membiarkan pembangunan ilegal ini. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar Perda Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
“Wajar jika warga Pasar Kisaran curiga terhadap proyek pembangunan ini, yang dipaksakan tanpa IMB, apalagi berada di tengah kota,” ujar Ok.Rasyid dengan nada geram.
SK Menteri Dalam Negeri
Paling anyar di Media Sosial Facebook diposting lembar pertama SK Mendagri Nomor 595.22-301 tentang Pengesahan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dengan Pihak Ketiga. Ditambah uraian kronologis di akun facebook Tripurno Widodo tentang Sejarah kepemilikan eks Pasar Kisaran dalam postingannya bertajuk “Pahlawan Bertopeng di Sebalik Bekas Pasar Kisaran”
“Bangunan yang berdiri di atas tanah sertifikat hak milik seluas 1.082 meter persegi ini berlokasi di inti kota Kisaran dan diapit dua badan jalan utama, Jalan Tuanku Imam Bonjol dan Jalan Hasanuddin. Menurut dokumen terpercaya, dulunya tanah ini seluas 1.126 meter persegi dan di atasnya terdapat bangunan seluas 942 meter persegi yang didirikan pada tahun 1976. Titel kepemilikannya bukan hak milik, tapi Hak Pakai Nomor 28/Kisaran Timur yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan. Tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Asahan ini dulunya diperuntukkan bagi aktifitas Pasar Inpres,” tulis Tripurno Widodo yang telah memberikan izin kepada penulis mengutip postingannya.
Lebih lanjut diuraikannya Sekelumit riwayat tersebut ditemukan melalui sejumlah dokumen resmi yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan dan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dalam kurun waktu mulai tahun 1991 hingga 1996. Dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan proses ruislag (tukar guling) sejumlah aset Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan kepada pihak ketiga.
Jika ditelisik dari dokumen-dokumen yang ada, kebijakan ruislag yang ditempuh disebabkan keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan untuk mendanai pembangunan Kantor Camat Kota Kisaran Barat serta pemugaran Gedung Serba Guna dan Aula Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan.
Tanah dan bangunan bekas Pasar Inpres Kisaran ditukar guling dengan pemugaran Gedung Serba Guna Kisaran. Nilai tukar guling yang ditetapkan kala itu di tahun 1995 sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Tukar guling pun berlangsung.
Akhirnya tanah dan bangunan bekas Pasar Inpres Kisaran beralih kepada Hayermanto Widjaja berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dengan PT Sungai Kepayang Mahkota, Nomor: 600/2824/96, tanggal 30 April 1996.
Tak sekadar Berita Acara Serah Terima saja, Hayermanto Widjaja juga mengurus legalitas kepemilikan atas tanah dan bangunan bekas Pasar Inpres Kisaran ini. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara pun kemudian menerbitkan Keputusan Nomor: 20/HGB/22.06/98, tanggal 3 April 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Hayermanto Widjaja atas Tanah Terletak di Kabupaten Asahan.
Luas tanah Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Hayermanto Widjaja tidak seluas 1.126 meter persegi seperti yang sebelumya telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan, akan tetapi hanya seluas 1.082 meter persegi, karena 44 meter persegi darinya terkena untuk pelebaran jalan. Fakta pengurangan luas tanah ini termaktub dalam konsideran keputusan pemberian HGB atas nama Hayermanto Widjaja.
Masa HGB tersebut pun telah berakhir, dan tanah seluas 1.082 meter persegi ini telah berganti titel menjadi hak milik atas nama Hayermanto Widjaja. Fakta ini terungkap melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 1208 dan 1209 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pafa tanggal 15 Februari 2002. Data fisik yang termaktub dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut menjelaskan bahwa luas dan batas tanah milik Hayermanto Widjaja identik dengan hak guna sebelumnya, 1.082 meter persegi. Luas dan batas ini meliputi seluruh fisik bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk bagian atap di sekeliling bangunan.
Kini tanah bekas Pasar Inpres Kisaran telah beralih kepemilikanya. Hayermanto Widjaja sudah menjualnya kepada Maryam, dan Maryam telah pula menjualnya kepada Indra Surya Zein. Peralihannya telah dilangsungkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Negara pun telah menarik pajak/bea atas transaksi jual beli tersebut.
Kesimpulan
Benang kusut telah terurai. Jika pihak pemilik tanah dan bangunan eks Pasar Kisaran mau membangun, merehab, merubah menjadi peruntukan komersil lainnya maka hal pertama yang perlu diselesaikan adalah izin PBG nya sebagaimana telah diatur di dalam Perda Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Kedua, Kasus ini sedang dalam proses gugatan di PN Kisaran dengan register nomor 16/Pdt.G /2025/PN.Kis. Rabu 5 Februari 2025. Mereka yang menggugat adalah OK Rasyid (51) sebagai penggugat 1, Hendra Syahputra (46) sebagai penggugat 2, dan Ardian Muslim Hasibuan (55) sebagai Penggugat 3 melalui kuasa hukumnya dari Kantor Zulkifli, SH dan associates.
Para pihak wajib berperkara dengan fair play sesuai data-data autentik yang sah menurut UU dan Peraturan yang berlaku. Jika perlu menghadirkan saksi-saksi dari institusi BPN dan Pemkab Asahan yang mengetahui dasar hukum atas terbitnya surat-surat tersebut sebagai alas hak kepemilikan.
Ketiga, Bupati Asahan atas nama Pemkab Asahan wajib bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi dengan memberikan informasi terbuka dan transparan kepada Masyarakat luas. Pasti ada Berita Acara tukar guling eks Pasar Kisaran dengan pihak ketiga. Sedangkan, Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri saja ada, mengapa Pemkab Asahan tidak mengetahuinya? Tidak cukup narasi bahwa Tanah dan Bangunan eks Pasar Kisaran bukan asset Pemkab Asahan. Narasi seperti ini justru membuat rakyat semakin tidak percaya.
Keempat, DPRD Asahan yang sedang menggulirkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) segera mempercepat prosesnya sehingga menghasilkan Kesimpulan. Penulis menyarankan, para pihak yang diundang oleh DPRD Asahan bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan. Di sinilah seharusnya, para pihak adu argumentasi, bukti dan data-data autentik, sebelum ke Pengadilan.
Kelima, Polarisasi kasus ini tidak harus melebar kemana-mana. Keterlibatan Ormas, Tokoh dan Masyarakat harusnya menahan diri agar tidak terjadi konflik horizontal akibat pro dan kontra terhadap kasus ini.
Keenam, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Secara filosofis, konsepsi fungsi sosial atas tanah diperuntukan sebagai prinsip dasar dalam melakukan setiap pelepasan hak atau pencabutan hak atas tanah. Fungsi sosial tanah dalam UUPA merupakan salah satu dari kewajiban yang dibebankan pada setiap pemegang hak atas tanah.
Dalam penjelasan Pasal 6 UUPA diuraikan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. (Edi Prayitno)
