MEDIA DIALOG NEWS, Pekanbaru — Suasana tegang menyelimuti depan Kantor Gubernur Riau kemarin, Senin (12 Agustus 2024) saat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Penyelamat Kedaulatan Pembangunan (JPKP) Riau menggelar aksi unjuk rasa damai.
“Aksi ini diadakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran oleh seorang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang dianggap melanggar norma adat dan budaya lokal” kata Ketua DPW JPKP Riau, Fairus Z. Tarihoran kepada Media Dialog News, Selasa (13 Agustus 2024) melalui telepon seluler.
Dari rekaman Vedio yang dikirimkan melalui WA terlihat Korlap (Kordinator Lapangan), Rahmat Syahputra meminta Gubernur Riau agar memberikan perintah kepada Bupati Rokan Hilir untuk memecat Fauzi Efrizal dari jabatannya sebagai Sekda Rokan Hilir.
“Kami minta pak PJ Guberrnur perintahkan Bupati Rohil Aftizal Sintong pecat Fauzi Afrizal dari jabatannya sebagai Sekda Rohil, karena dia telah mencoreng nama baik Kabupaten Rohil” ujarnya dengan lantang.
Permintaan massa aksi JPKP ini dilatarbelakangi dugaan Fauzi Afrizal telah melakukan tindakan asusila yang bisa merusak nama baik Rohil.
“Kami juga meminta kepada Kapolda Riau mengusut tuntas dugaan kasus pornografi yang melibatkan Sekda Rohil. Pecat Sekda Rohil, pecat Sekda Fauzi Afrizal,” teriak massa.
Sementara itu dalam pres rilisnya Ketua DPW JPKP Riau menuntut tindakan tegas, termasuk pemecatan dan sanksi sesuai hukum, terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir. Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas dan kehormatan daerah yang dianggap terancam akibat perilaku yang mencoreng nilai-nilai budaya setempat.
Dia menyebutkan Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi, SH, MH, dan Kasatpol PP, menyambut baik dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius.
Kepala Biro Hukum menyatakan bahwa dugaan keterlibatan oknum Sekda Kabupaten Rokan Hilir akan melibatkan proses kepegawaian serta proses hukum lebih lanjut. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap tindakan akan diambil berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, dengan harapan memulihkan kehormatan dan integritas daerah.
Ketua DPW JPKP Riau, Fairus Z. Tarihoran, menyampaikan kepada Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, bahwa aksi ini adalah langkah awal untuk menegakkan hukum dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat Riau. DPW JPKP Riau berharap pesan dari aksi ini tidak hanya diterima oleh pemerintah daerah, tetapi juga mendapat perhatian nasional untuk menjaga etika dan moralitas pejabat publik. (Youthma-EP)
