Media Dialog News

JPKP Gelar Unjuk Rasa Minta Sekda Rohil Dipecat Terkait Dugaan Pornografi

MEDIA DIALOG NEWS, Pekanbaru — Suasana tegang menyelimuti depan Kantor Gubernur Riau kemarin, Senin (12 Agustus 2024) saat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Penyelamat Kedaulatan Pembangunan (JPKP) Riau menggelar aksi unjuk rasa damai.

“Aksi ini diadakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran oleh seorang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang dianggap melanggar norma adat dan budaya lokal” kata Ketua DPW JPKP Riau, Fairus Z. Tarihoran kepada Media Dialog News, Selasa (13 Agustus 2024) melalui telepon seluler.

Dari rekaman Vedio yang dikirimkan melalui WA terlihat Korlap (Kordinator Lapangan), Rahmat Syahputra meminta Gubernur Riau agar memberikan perintah kepada Bupati Rokan Hilir untuk memecat Fauzi Efrizal dari jabatannya sebagai Sekda Rokan Hilir.

“Kami minta pak PJ Guberrnur perintahkan Bupati Rohil Aftizal Sintong pecat Fauzi Afrizal dari jabatannya sebagai Sekda Rohil, karena dia telah mencoreng nama baik Kabupaten Rohil” ujarnya dengan lantang.

Permintaan massa aksi JPKP ini dilatarbelakangi dugaan Fauzi Afrizal telah melakukan tindakan asusila yang bisa merusak nama baik Rohil.

“Kami juga meminta kepada Kapolda Riau mengusut tuntas dugaan kasus pornografi yang melibatkan Sekda Rohil. Pecat Sekda Rohil, pecat Sekda Fauzi Afrizal,” teriak massa.

Sementara itu dalam pres rilisnya Ketua DPW JPKP Riau menuntut tindakan tegas, termasuk pemecatan dan sanksi sesuai hukum, terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir. Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas dan kehormatan daerah yang dianggap terancam akibat perilaku yang mencoreng nilai-nilai budaya setempat.

Dia menyebutkan Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi, SH, MH, dan Kasatpol PP, menyambut baik dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius.

Kepala Biro Hukum menyatakan bahwa dugaan keterlibatan oknum Sekda Kabupaten Rokan Hilir akan melibatkan proses kepegawaian serta proses hukum lebih lanjut. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap tindakan akan diambil berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, dengan harapan memulihkan kehormatan dan integritas daerah.

Ketua DPW JPKP Riau, Fairus Z. Tarihoran, menyampaikan kepada Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, bahwa aksi ini adalah langkah awal untuk menegakkan hukum dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat Riau. DPW JPKP Riau berharap pesan dari aksi ini tidak hanya diterima oleh pemerintah daerah, tetapi juga mendapat perhatian nasional untuk menjaga etika dan moralitas pejabat publik. (Youthma-EP)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Berita Lainnya

Cacat Prosedur, Aliansi Kotak Kosong Minta Pengundian Nomor Urut Calon Bupati/Wakil Bupati Asahan Diulang

Cacat Prosedur, Aliansi Kotak Kosong Minta Pengundian Nomor Urut Calon Bupati/Wakil Bupati Asahan Diulang

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Fantastik Anggaran yang Dikucurkan Oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Untuk SMP N 24

Fantastik Anggaran yang Dikucurkan Oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Untuk SMP N 24

MEDIA DIALOG NEWS, Medan - UPT SMP Negeri 24 yang berada di Jl. Metal Krakatau Ujung Kelurahan Tanjung Mulia Hilir

Bolehkah Kawasan HTR di Kecamatan Sei Kepayang Asahan Dijual dan Dijadikan Kebun Kelapa Sawit Perorangan?

Bolehkah Kawasan HTR di Kecamatan Sei Kepayang Asahan Dijual dan Dijadikan Kebun Kelapa Sawit Perorangan?

Oleh : Edi Prayitno (Citizen Journalist Activist) MEDIA DIALOG NEWS – Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Asahan sangat luas.

Diduga Proyek PAMSIMAS, Sanitasi LPK dan PISEW di Kabupaten Asahan TA 2023 Sengaja Disembunyikan

Diduga Proyek PAMSIMAS, Sanitasi LPK dan PISEW di Kabupaten Asahan TA 2023 Sengaja Disembunyikan

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Dugaan bahwa Proyek Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK)

Forum Bersama IKN Siap Menyisihkan Dana Bulanan untuk Seragam Sekolah Anak Indonesia, Terinspirasi Arahan Prabowo

Forum Bersama IKN Siap Menyisihkan Dana Bulanan untuk Seragam Sekolah Anak Indonesia, Terinspirasi Arahan Prabowo

MEDIA DIALOG NEWS - Terinspirasi oleh pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) 2 November 2024 pengurus

Ada 3 Tersangka di Pra Rekontruksi Alm Pandu Brata Syahputra Siregar yang Diduga Dianiaya Oknum Polisi

Ada 3 Tersangka di Pra Rekontruksi Alm Pandu Brata Syahputra Siregar yang Diduga Dianiaya Oknum Polisi

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Pra Rekontruksi yang dilakukan Polres Asahan terhadap peristiwa penganiayaan Alm Pandu Brata Syahputra Siregar (18),

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok dan MMEA Ilegal Senilai Rp.870 Juta di Jateng

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok dan MMEA Ilegal Senilai Rp.870 Juta di Jateng

MEDIA DIALOG NEWS, Semarang – Kanwil Bea Cukai Jateng DIY gagalkan penyelundupan rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal

Peta Sebaran Proyek PISEW di DAPIL Asahan 2024 Untungkan CALEG Parpol Tertentu

Peta Sebaran Proyek PISEW di DAPIL Asahan 2024 Untungkan CALEG Parpol Tertentu

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Peta sebaran Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Asahan terlihat jelas nuansa

Hak Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan atas Pemberitaan “Program Pengawasan Inspektorat Asahan Telan Rp5,4 Miliar: Efektifkah Menyentuh 177 Desa”

Hak Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan atas Pemberitaan “Program Pengawasan Inspektorat Asahan Telan Rp5,4 Miliar: Efektifkah Menyentuh 177 Desa”

Tanggal Terbit: [13 Agustus 2025] Redaksi: mediadialognews.com Isi Hak Jawab (Disadur dari Surat Resmi) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan menyampaikan keberatan

DPD AMPD Soroti Transparansi APBD Asahan: “Anggaran Publik Bukan Milik Pejabat”

DPD AMPD Soroti Transparansi APBD Asahan: “Anggaran Publik Bukan Milik Pejabat”

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran — Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (DPD AMPD) Kabupaten Asahan kembali mengangkat isu krusial