Media Dialog News

JPKP Gelar Unjuk Rasa Minta Sekda Rohil Dipecat Terkait Dugaan Pornografi

MEDIA DIALOG NEWS, Pekanbaru — Suasana tegang menyelimuti depan Kantor Gubernur Riau kemarin, Senin (12 Agustus 2024) saat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Penyelamat Kedaulatan Pembangunan (JPKP) Riau menggelar aksi unjuk rasa damai.

“Aksi ini diadakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran oleh seorang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang dianggap melanggar norma adat dan budaya lokal” kata Ketua DPW JPKP Riau, Fairus Z. Tarihoran kepada Media Dialog News, Selasa (13 Agustus 2024) melalui telepon seluler.

Dari rekaman Vedio yang dikirimkan melalui WA terlihat Korlap (Kordinator Lapangan), Rahmat Syahputra meminta Gubernur Riau agar memberikan perintah kepada Bupati Rokan Hilir untuk memecat Fauzi Efrizal dari jabatannya sebagai Sekda Rokan Hilir.

“Kami minta pak PJ Guberrnur perintahkan Bupati Rohil Aftizal Sintong pecat Fauzi Afrizal dari jabatannya sebagai Sekda Rohil, karena dia telah mencoreng nama baik Kabupaten Rohil” ujarnya dengan lantang.

Permintaan massa aksi JPKP ini dilatarbelakangi dugaan Fauzi Afrizal telah melakukan tindakan asusila yang bisa merusak nama baik Rohil.

“Kami juga meminta kepada Kapolda Riau mengusut tuntas dugaan kasus pornografi yang melibatkan Sekda Rohil. Pecat Sekda Rohil, pecat Sekda Fauzi Afrizal,” teriak massa.

Sementara itu dalam pres rilisnya Ketua DPW JPKP Riau menuntut tindakan tegas, termasuk pemecatan dan sanksi sesuai hukum, terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir. Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas dan kehormatan daerah yang dianggap terancam akibat perilaku yang mencoreng nilai-nilai budaya setempat.

Dia menyebutkan Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi, SH, MH, dan Kasatpol PP, menyambut baik dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius.

Kepala Biro Hukum menyatakan bahwa dugaan keterlibatan oknum Sekda Kabupaten Rokan Hilir akan melibatkan proses kepegawaian serta proses hukum lebih lanjut. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap tindakan akan diambil berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, dengan harapan memulihkan kehormatan dan integritas daerah.

Ketua DPW JPKP Riau, Fairus Z. Tarihoran, menyampaikan kepada Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, bahwa aksi ini adalah langkah awal untuk menegakkan hukum dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat Riau. DPW JPKP Riau berharap pesan dari aksi ini tidak hanya diterima oleh pemerintah daerah, tetapi juga mendapat perhatian nasional untuk menjaga etika dan moralitas pejabat publik. (Youthma-EP)

Berita Terbaru

Video Terbaru

Berita Lainnya

Warga Desa Buntu Pane, Tidak Terima Kades Manten Aperi Simbolon Dituding Korupsi dan Menyalahi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Desanya

Warga Desa Buntu Pane, Tidak Terima Kades Manten Aperi Simbolon Dituding Korupsi dan Menyalahi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Desanya

MEDIA DIALOG NEWS, Buntu Pane – Terkait tudingan DPP Pemuda dan Mahasiswa Aktivis Sumatera Utara (DPP PENA) yang ditolak warga

LSM PMPRI Beri Masukan kepada Kejaksaan Terkait APD Pilkada Asahan Tahun 2020

LSM PMPRI Beri Masukan kepada Kejaksaan Terkait APD Pilkada Asahan Tahun 2020

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Kabar diperiksanya Ketua KPU Kabupaten Asahan, Hidayat, SP oleh Kejaksaan Negeri Kisaran mendapat reaksi beragam

Skandal Pengadaan Komputer Dinkes Asahan: Rp 3 Miliar Diduga Fiktif dan Sarat Kongkalikong

Skandal Pengadaan Komputer Dinkes Asahan: Rp 3 Miliar Diduga Fiktif dan Sarat Kongkalikong

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran — Pengadaan komputer dan printer sebanyak 120 unit melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan

Pererat Hubungan Antarinstansi, Kakanwil Kemenkum Jambi Audiensi ke BPK Bahas Transparansi Anggaran

Pererat Hubungan Antarinstansi, Kakanwil Kemenkum Jambi Audiensi ke BPK Bahas Transparansi Anggaran

MEDIA DIALOG NEWS, Jambi – Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan dan mendorong tata kelola keuangan negara yang semakin transparan dan

Kepala Dinas Pendidikan Asahan Dituding Korupsi Rp.110,5 Milyar

Kepala Dinas Pendidikan Asahan Dituding Korupsi Rp.110,5 Milyar

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan beserta Kabid SD, Kabid Paud, dan Kabid SMP diduga berskandal

DPW ASPRUMNAS Sumut Tetapkan Pengurus DPD Kabupaten Asahan Masa Bakti 2025–2030

DPW ASPRUMNAS Sumut Tetapkan Pengurus DPD Kabupaten Asahan Masa Bakti 2025–2030

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ASPRUMNAS Sumatera Utara resmi menetapkan susunan dan komposisi Dewan Pengurus Daerah (DPD)

Kelompok Tani Pandang Laut dan Arin Manesan Wuarlabobar Tuntut Dinas Pertanian atas Keterlambatan Benih Padi

Kelompok Tani Pandang Laut dan Arin Manesan Wuarlabobar Tuntut Dinas Pertanian atas Keterlambatan Benih Padi

MEDIA DIALOG NEWS, Wuarlabobar - Dua kelompok tani dari Kecamatan Wuarlabobar, yakni Pandang Laut dan Arin Manesan, mengungkapkan kekecewaan mereka

Kemendagri Tegaskan Ormas Tidak Berwenang Menjalankan Fungsi Penegak Hukum

Kemendagri Tegaskan Ormas Tidak Berwenang Menjalankan Fungsi Penegak Hukum

MEDIA DIALOG NEWS, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas

Membongkar Liciknya Permainan Proyek PISEW di Asahan Tahun 2023 dan 2024

Membongkar Liciknya Permainan Proyek PISEW di Asahan Tahun 2023 dan 2024

MEDIA DIALOG NEWS, Kisaran – Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2023 dan 2024 dijadikan ajang kepentingan Partai

Warga Aur Kenali dan Mendalo Darat Tolak Stockpile PT SAS, WALHI Jambi: Jangan Rampas Ruang Hidup Kami

Warga Aur Kenali dan Mendalo Darat Tolak Stockpile PT SAS, WALHI Jambi: Jangan Rampas Ruang Hidup Kami

MEDIA DIALOG NEWS, Jambi – Suara penolakan terhadap aktivitas PT. Sinar Anugrah Sentosa (PT SAS), anak perusahaan RMKE Group, kembali