Oleh Edi Prayitno
MEDIA DIALOG NEWS – Dalam dunia jurnalistik, konfirmasi adalah prinsip penting untuk menjaga akurasi dan keberimbangan. Namun, tidak semua berita memerlukan konfirmasi. Ada jenis-jenis informasi yang secara hukum dan etika dapat dipublikasikan tanpa harus meminta tanggapan dari pihak tertentu. Memahami batas ini penting agar jurnalis tetap bisa bekerja cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Berita yang tidak memerlukan konfirmasi adalah informasi yang sudah bersifat publik dan terbuka, serta dapat diverifikasi melalui sumber resmi. Jenis informasi ini tidak menyangkut tuduhan, opini, atau interpretasi terhadap individu atau institusi, dan biasanya bersumber dari dokumen, peristiwa langsung, atau data yang sah.
Contoh paling umum adalah pengumuman pelantikan pejabat oleh pemerintah, hasil sidang terbuka yang sudah diputuskan, data statistik dari BPS atau lembaga resmi, serta jadwal kegiatan yang sudah dipublikasikan secara terbuka. Semua itu adalah informasi faktual yang tidak menimbulkan dampak hukum atau reputasi terhadap pihak tertentu, sehingga tidak memerlukan konfirmasi tambahan.
Dalam praktiknya, ada beberapa kategori berita yang umumnya tidak perlu dikonfirmasi. Pengumuman resmi bisa diverifikasi melalui situs pemerintah atau surat edaran. Data statistik berasal dari lembaga riset atau kementerian. Peristiwa langsung seperti pelantikan, seminar, atau sidang terbuka bisa diliput langsung oleh jurnalis. Bahkan orasi dalam unjuk rasa pun dapat dikutip tanpa konfirmasi, selama jurnalis meliput langsung dan tidak menambahkan interpretasi atau tuduhan baru.
Persidangan terbuka adalah contoh lain. Jurnalis dapat mengutip langsung isi sidang, termasuk vonis, tuntutan, dan pernyataan hakim atau jaksa. Informasi ini sah untuk dipublikasikan tanpa konfirmasi, selama bersumber dari dokumen resmi atau liputan langsung. Begitu pula dengan orasi unjuk rasa. Pernyataan Sikap yang disampaikan secara terbuka oleh orator dapat dikutip langsung, selama tidak ditambah opini atau kesimpulan pribadi.
Satu lagi sumber berita yang tidak memerlukan konfirmasi adalah Laporan Polisi. Dokumen ini merupakan milik pelapor dan bersifat umum dalam konteks hukum pidana. Jika seorang warga atau lembaga membuat laporan ke kepolisian, maka isi laporan tersebut dapat diberitakan sebagai fakta bahwa laporan telah dibuat. Jurnalis dapat menyebutkan siapa yang melapor, kapan, dan apa isi laporannya, selama tidak menambahkan interpretasi atau menyimpulkan kebenaran materi laporan. Untuk menjaga keberimbangan, klarifikasi dari pihak terlapor dapat diberikan dalam bentuk tanggapan atau hak jawab pada berita berikutnya, bukan sebagai syarat awal publikasi.
Hal yang sama berlaku untuk opini jurnalistik yang berbasis pada dokumen APBD. Karena APBD adalah dokumen publik yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah, maka jurnalis berhak mengutip, menganalisis, dan menyampaikan pandangan atas isi dan alokasinya. Opini yang disusun berdasarkan data APBD tidak memerlukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut, selama tidak mengandung tuduhan atau interpretasi yang melampaui isi dokumen. Jika ada pihak yang merasa perlu memberikan klarifikasi, ruang hak jawab tetap terbuka dalam publikasi berikutnya.
Meski tidak perlu konfirmasi, jurnalis tetap memiliki tanggung jawab etis. Mereka wajib menyebutkan sumber informasi secara jelas, menjaga konteks agar tidak menyesatkan pembaca, dan tidak menambahkan opini pribadi yang tidak berbasis data. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, ruang hak jawab tetap harus dibuka sesuai prinsip jurnalistik yang berimbang.
Berita tanpa konfirmasi bukan berarti berita tanpa tanggung jawab. Justru di sinilah jurnalis dituntut untuk memahami batas antara fakta dan interpretasi, antara kecepatan dan kehati-hatian. Dengan memahami jenis-jenis informasi yang sah untuk dipublikasikan tanpa konfirmasi, jurnalis dapat bekerja lebih efisien tanpa mengorbankan integritas. (**)
