MEDIA DIALOG NEWS, Langkat – Banjir besar yang melanda Kabupaten Langkat sejak Rabu, 26 November 2025 kini berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang nyata. Di Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, air setinggi 1,5 hingga 3 meter menenggelamkan rumah-rumah warga, memutus akses jalan, dan melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi.
Selama lima hari berturut-turut, tidak ada satu pun bantuan pangan maupun logistik yang masuk ke desa ini. Persediaan sembako habis, pasar dan warung tidak beroperasi, dan uang tunai kehilangan makna karena tidak ada barang yang bisa dibeli. Warga kini menghadapi ancaman kelaparan yang semakin nyata, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil.
Alfarizi DMC, relawan yang mewawancarai warga terdampak, menyampaikan kesaksian memilukan. Ia menegaskan bahwa hingga Minggu, 30 November 2025, tidak ada bantuan apa pun yang disalurkan ke Desa Pematang Tengah. “Sembako sudah habis, warga tidak punya pilihan, dan jika pemerintah terus diam, masyarakat Tanjung Pura bukan hanya kebanjiran, tetapi akan mati kelaparan,” ujar seorang warga terdampak. Pernyataan ini menggambarkan betapa banjir yang awalnya dianggap sebagai bencana musiman kini telah berubah menjadi darurat pangan yang mengancam nyawa.
Kronologi bencana menunjukkan bahwa sejak 26 November 2025, banjir mulai merendam permukiman di Kecamatan Tanjung Pura. Dalam dua hari berikutnya, ketinggian air meningkat hingga tiga meter di beberapa titik, menutup akses jalan dan memutus jalur distribusi pangan. Hingga 30 November 2025, kondisi semakin kritis. Tidak ada bantuan masuk, warga mulai kehabisan stok makanan, dan rasa putus asa mulai menyelimuti kampung yang terisolasi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar bagi pemerintah. Sampai kapan warga harus menunggu bantuan? Apakah harus ada korban jiwa dulu baru respon datang? Apakah nyawa warga Desa Pematang Tengah tidak cukup penting untuk diselamatkan hari ini? Ketiadaan bantuan di tengah banjir setinggi dada orang dewasa bukan sekadar keterlambatan, melainkan kegagalan respon darurat yang memperlihatkan lemahnya sistem penanganan bencana.
Warga mendesak Pemkab Langkat, BPBD, Dinsos, Pemprov Sumut, dan BNPB untuk segera menyalurkan bantuan pangan darurat berupa beras, makanan siap saji, air bersih, dan susu bayi. Mereka juga menuntut agar perahu dan alat evakuasi diturunkan ke titik-titik terisolasi, posko logistik dibuka di lokasi yang benar-benar menjangkau desa terdampak, serta layanan kesehatan darurat dijamin untuk mencegah wabah pascabanjir. Setiap jam tanpa bantuan memperbesar risiko korban, bukan hanya karena banjir, tetapi juga karena kelaparan, kelelahan, dan penyakit.
Dalam kondisi yang semakin genting, relawan, organisasi kemanusiaan, komunitas sosial, dan media diajak untuk ikut menekan percepatan respon darurat serta membantu penyaluran langsung ke desa-desa yang terisolasi. Alfarizi DMC yang berada di lapangan menjadi salah satu narasumber yang terus menyuarakan keadaan warga Desa Pematang Tengah agar tidak tenggelam dalam kesunyian.
Banjir di Langkat bukan hanya soal air yang merendam rumah. Ia telah membuka luka besar tentang lemahnya sistem respon darurat. Ketika negara hadir hanya dalam pidato tetapi tidak hadir di lokasi bencana, maka yang terjadi di Tanjung Pura bukan sekadar banjir. Ini adalah tragedi kelaparan yang nyata, dipertontonkan di depan mata, dan menuntut kehadiran segera dari semua pihak yang berwenang. (Rel-dmc)
