MEDIA DIALOG NEWS, Pohuwato – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pohuwato menyampaikan klarifikasi dan bantahan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Forum Karyawan Lokal Mengawal terkait polemik pertambangan di Kabupaten Pohuwato.

Ketua Umum PMII Cabang Pohuwato, Moh Hijrat Sumaga dalam keterangannya menegaskan bahwa isu utama dalam persoalan tambang bukan sekadar soal pekerjaan dan upah, tetapi tentang keadilan, hak masyarakat, dan kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri.

“Kami menghormati setiap warga Pohuwato yang bekerja dan mencari nafkah, termasuk para karyawan Pani Gold Project (PGP). Namun, persoalan ini bukan hanya soal siapa bekerja di mana, tapi soal keadilan bagi rakyat yang kehilangan ruang hidupnya,” tegas Hijrat.

Hijrat menjelaskan, sebelum Pani Gold Project (PGP) beroperasi, wilayah tambang tersebut merupakan ruang hidup bagi masyarakat penambang lokal yang telah bekerja dan menggantungkan hidup di sana selama bertahun-tahun. Namun sejak perusahaan masuk dan mengambil alih lahan, ribuan penambang kehilangan sumber penghasilan, camp dan tempat istirahat mereka dibongkar, serta perekonomian rakyat kecil terguncang.

Lebih lanjut, Hijrat menjelaskan PMII Cabang Pohuwato mendukung langkah DPRD Pohuwato yang mengusulkan kepada Gubernur Gorontalo agar aktivitas Pani Gold Project dihentikan sementara waktu. Dukungan tersebut merujuk pada surat DPRD Pohuwato Nomor 100/DPRD-Phwt/X/2025 yang merekomendasikan penghentian sementara aktivitas perusahaan.

“Langkah DPRD Pohuwato sudah tepat. Masih ada lahan yang sampai hari ini belum terselesaikan dan belum memberikan kepastian bagi masyarakat penambang lokal,” lanjutnya

Menolak Narasi yang Memecah Rakyat dan Pekerja

PMII Cabang Pohuwato menilai, tidak benar jika perjuangan masyarakat penambang dianggap sebagai ancaman bagi karyawan. Sebaliknya, perjuangan rakyat justru untuk memastikan agar semua pihak, termasuk karyawan lokal, tidak menjadi korban dari sistem pertambangan yang tidak adil.

“Kami menolak dikotomi seolah masyarakat penambang melawan pekerja. Kami juga menolak narasi yang menempatkan perusahaan sebagai penyelamat, sementara rakyat yang menuntut haknya justru dituding sebagai penghambat kemajuan,” tegas Hijrat.

Dalam pernyataannya, PMII Pohuwato menegaskan tiga sikap utama:

1. Tidak menolak masyarakat bekerja, tetapi menolak ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. Tidak menolak investasi, tetapi menolak perampasan ruang hidup rakyat atas nama investasi.
3. Tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat lokal, bukan pada korporasi.

Dorongan untuk Pengelolaan oleh Penambang Lokal

Hijrat juga menyampaikan gagasan agar penambang lokal diberikan ruang mengelola 100 hektare lahan tambang sebagaimana yang telah mereka perjuangkan. Langkah ini, menurut mereka, akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat bawah.

“Jika penambang lokal diberi ruang, manfaatnya akan dirasakan pedagang UMKM, pemilik warung, tukang ojek, dan seluruh elemen masyarakat. Ekonomi rakyat akan tumbuh dari bawah, bukan hanya bergantung pada gaji perusahaan yang bisa berhenti kapan saja,” ucap Hijrat.

Seruan untuk Pemerintah dan Masyarakat

Di akhir pernyataannya, PMII Cabang Pohuwato menyerukan kepada pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat Pohuwato untuk tidak terjebak dalam narasi tunggal yang dibangun oleh perusahaan.

“Perjuangan ini bukan melawan karyawan, tapi melawan ketimpangan dan ketidakadilan yang lahir dari sistem tambang yang tidak berpihak kepada rakyat kecil,” tutup hijrat. (Gusram)